REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan 206 juta lebih data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dienkripsi dan melalui verifikasi. Wempi memastikan data yang diserahkan untuk bahan untuk penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 tersebut minim potensi data ganda.
"Itu data yang sudah diverifikasi, jadi tidak (ada) data ganda," kata Wempi dalam siaran persnya usai penyerahan DP4 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Bahan DP4 Pemilu 2024 ini berasal dari data kependudukan semester I tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat dan diperkuat ketunggalan datanya melalui proses perekaman KTP-el.
Data itu memuat para pemilih potensial pada Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa. Jumlah itu terdiri terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa.
Data tersebut juga telah mencakup 38 provinsi termasuk 4 daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, serta 514 kabupaten/kota.
Menurut Wempi, data tersebut juga telah di-update dan disesuaikan dengan perkembangan kependudukan berupa kematian, pindah datang, dan perekaman KTP-el hingga Desember ini. "Sudah kami jamin, sudah diantisipasi, itu tidak ada (data ganda)," katanya.
Meski demikian, Wempi mengatakan, adanya dinamika data kependudukan yang sangat tinggi, perlu dilakukan pemutakhiran data ke lapangan. Ini karena updating data yang berubah akibat terjadinya peristiwa kependudukan seperti kematian dan pindah datang setiap saat. Hal itu dapat dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tujuannya, agar data pemilih selalu up to date sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat dan berkualitas.
"Kita update terus, nanti kita kerja sama antara Kemendagri dengan KPU RI untuk proses ini sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak di 14 Februari 2024," ujar Wempi.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah melalui Kemendagri maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan dilakukan proses pencocokan dan penelitian atau yang dikenal dengan "coklit". Proses ini merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu.
"Data pemilih yang diperoleh dari hasil sinkronisasi, kemudian katakanlah fix, setelah koordinasi dengan Kemendagri nanti kita turunkan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayahnya masing-masing, dijadikan bahan untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit door to door," kata Hasyim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
