REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, data daftar pemilih tetap (DPT) pemilu masih aman. Hal tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan kebocoran data 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dan kemduian dibagikan di forum daring, Breached Forums.
"Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentisitas, keamanan, dan kerahasiaannya, termasuk dalam hal ini data pemilih," kata Kadiv Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos dalam keterangan, Rabu (7/9/2022).
KPU mengaku telah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di situs internet yang disebut-sebut telah mengedarkan atau memperjualbelikan data kependudukan Indonesia. KPU meyakini data tersebut bukan bersumber dari DPT Pemilu 2019.
Betty melanjutkan, KPU akan bekerja sama dengan kepolisian, khususnya siber Bareskrim Polri untuk mengusut pelaku sebagai tindak lanjut terkait hal tersebut. Menurutnya, investigasi temuan dimaksud perlu dilakukan dengan serius.
"Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun pihak yang dengan sengaja membuat seolah-olah data tersebut merupakan data pemilih Pemilu 2019," katanya.
Sebelumnya, ratusan juta data kependudukan itu dijajakan oleh seorang anggota forum dengan nama "Bjorka" dan dijual seharga Rp 5.000 dolar AS. Bjorka juga membagikan secara gratis 2 juta data yang dapat diunduh secara bebas sebagai sampel.
Bjorka menerangkan, file tersebut berisi 105.003.428 data penduduk Indonesia, yang terdiri dari data NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor KK (Kartu Keluarga), nama lengkap, alamat domisili, hingga keterangan status disabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
