REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikail Jaka Laki menyebutkan sebanyak 108 desa/kelurahan telah terancam mengalami bencana kekeringan pada musim kemarau tahun 2022.
"Sumba Timur telah mengalami kekeringan ekstrem, ada beberapa titik di wilayah Haharu. Total wilayah kekeringan sebanyak 108 desa/kelurahan. Kami sedang menyalurkan air bersih dan mendata petani terdampak," kata Mikail dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kekeringan Provinsi NTT Tahun 2022 yang diikuti secara daring dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (24/8/2022).
Berdasarkan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis di NTT per 20 Agustus 2022 dari BMKG, kata dia, saat ini 100 persen dari total zona musim di NTT telah berada dalam periode musim kemarau sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan.
Mikail dalam laporannya pada rapat tersebut menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten Sumba Timur telah membangun dan koordinasi dengan beberapa dinas teknis terkait ancaman kekeringan itu.
Pertama, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur untuk mendata luas wilayah terdampak dan jumlah petani yang terdampak atas ancaman kekeringan itu.
Ia menjelaskan ancaman kekeringan itu menyebabkan gagal tanam, pun demikian gagal panen karena berbarengan dengan hama belalang yang selalu menyerang wilayah tersebut. Sekitarnya ada 3.900 hektare lahan terserang hama belalang yang berujung pada gagal panen.
Selanjutnya BPBD meminta bantuan Dinas PUPR Sumba Timur untuk membantu mobil tangki air guna menyalurkan air bersih kepada warga pada lokasi terdampak. Permintaan air ini sendiri telah dilaporkan sejak bulan Juni namun pihak BPBD terkendala mobil tangki tersebut.
Ia mengatakan jumlah desa yang terdampak akan terus meningkat, sebagaimana kejadian ini yang sering terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pihaknya, kata Mikail Jaka Laki , tengah menyiapkan laporan terkini terkait bencana kekeringan di wilayah itu.
Selain itu, BPBD juga menyiapkan draf penetapan status bencana kekeringan untuk diteruskan bersamaan dengan data dampak kekeringan ke BPBD Provinsi NTT.
Menanggapi hal itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo meminta agar secepatnya data itu dikirim sehingga pemerintah provinsi pun bisa mengambil langkah taktis strategis guna penanganan bencana kekeringan di daerah.
"Pastikan luasan lahan dan jumlah warga yang terdampak. Segera sampaikan laporan kondisi terkini kekeringan dan kebakaran hutan/lahan." katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
