REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, penanganan konflik di Papua bukan hanya soal aparat keamanan mau atau tidak memburu para pelaku tindak kekerasan yang terlibat dalam aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga ke sarangnya.
Melainkan menurut dia, pihaknya harus terlebih dahulu mengetahui identitas pelaku dan lokasi keberadaan kelompok tersebut secara akurat sehingga tidak terjadi salah tangkap.
Hal ini Andika sampaikan merespons tindakan sadis teroris KKB Papua yang menewaskan 11 warga sipil, termasuk tokoh agama di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu (16/7/2022) dan dugaan teroris KKB Papua membunuh seorang pendulang emas dengan cara dipenggal di sebuah lokasi tambang ilegal Kawe Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa (19/7/2022).
"Sebetulnya bukan saja soal serbu, bukan serbu. Tapi kita harus precise, akurat, itu yang lebih penting. Kita harus tahu dulu pelaku-pelaku, kemudian setelah tahu, bagaimana apabila memang dalam jangkauan dan pengawasan kita, keberadaannya maksudnya, maka prosedur-prosedur itu akan kita ikuti," kata Andika di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Jumat (22/7/2022).
"Jadi terus terang bukan hanya kita mau atau tidak kemudian menyerbu, tetapi yang lebih penting kita enggak boleh salah, enggak boleh salah tangkap, enggak boleh salah, apalagi salah dalam melumpuhkan. Kita harus akurat, akuntabel," tambahnya menjelaskan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menuturkan, setelah dirinya mendapat laporan mengenai penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Nduga, dia pun langsung menugaskan seluruh jajaran TNI yang berada di wilayah tersebut untuk segera mengumpulkan intelijen.
"Dan kita di lapangan sudah bekerja sama dengan Polri, mereka juga punya satgas namanya Damai Cartenz. Dan kita menggunakan semua cara untuk mengumpulkan intelijen itu, baik yang sifatnya teknologi maupun yang sifatnya nonteknologi," ungkap Andika.
Dia menyebut, sampai saat ini, pihaknya hanya dapat mengumpulkan informasi mengenai kelompok yang bertanggungjawab atas sejumlah penyerangan yang terjadi. Namun, Andika menyampaikan, aparat keamanan akan terus mengejar para pelaku.
"Sejauh ini kita hanya bisa mengumpulkan tentang kelompok yang bertanggungjawab. Kalau yang di Kenyam adalah kelompoknya AT inisialnya. Kalau yang di Pegunungan Bintang yang terakhir, kemarin hari Selasa itu kelompoknya MK. Tapi kita akan terus (mencari)," tutur dia.
Untuk diketahui, muncul opini dari sejumlah anggota DPR yang menginginkan TNI dan Polri mengubah pendekatan defensif yang selama ini diterapkan usai teroris KKB melakukan penyerangan terhadap 11 warga sipil di Kabupaten Nduga. Salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta.
"Sudah saatnya TNI-Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," ujar Sukamta, lewat keterangan tertulisnya, Selasa (19/7/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
