Selasa 15 Mar 2022 21:58 WIB

BNI Sepakat Bagikan Dividen Tunai Rp 2,72 Triliun

Sesuai komposisi saham, senilai Rp 1,63 triliun deviden tunai akan masuk kas negara

Rep: Novita Intan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (keenam kiri) berbincang dengan jajaran direksi BNI usai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI Tahun Buku 2021 di Jakarta, Selasa (15/3/2022). RUPST tersebut menyetujui pembagian dividen sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2021 atau setara Rp2,72 triliun, untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham serta menyetujui aksi korporasi perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Bank Mayora.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (keenam kiri) berbincang dengan jajaran direksi BNI usai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI Tahun Buku 2021 di Jakarta, Selasa (15/3/2022). RUPST tersebut menyetujui pembagian dividen sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2021 atau setara Rp2,72 triliun, untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham serta menyetujui aksi korporasi perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham PT Bank Mayora.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2021 atau setara Rp 2,72 triliun kepada pemegang saham. Hal ini diputuskan saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pembagian dividen memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah sebesar 60 persen, maka perseroan akan menyetorkan dividen senilai Rp 1,63 triliun ke rekening kas umum negara. Sementara itu, atas kepemilikan 40 persen saham publik senilai Rp 1,09 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. 

Baca Juga

“Nilai dividen tahun buku 2021 ini naik 3,3 kali lipat dari dividen tahun buku 2020 sebesar Rp 820,1 miliar. Dengan demikian, nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan Rp 146 atau naik tiga kali lipat lebih dibanding tahun lalu sebesar Rp 44,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya tahun lalu pemerintah mendapat porsi dividen senilai Rp 492,58 miliar ke rekening kas umum negara. Dividen bagian publik atas kepemilikan 40 persen saham tercatat senilai Rp 327,52 miliar. 

“RUPST juga memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun, sebesar 75 persen dari laba bersih perseroan atau senilai Rp 8,17 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan pengembangan usaha berkelanjutan BNI,” ucapnya.

Royke mengungkapkan perseroan telah mengambil sejumlah langkah, strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tengah kondisi yang cukup menantang ini. Dewan Komisaris secara konsisten turut pula mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank tahun 2021, antara lain melalui evaluasi terhadap rencana bisnis bank serta kinerja keuangan tahun 2021.

“Para pemegang saham mendukung sepenuhnya berbagai kebijakan strategis yang diambil pada 2021 dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang cepat,” ungkapnya.

Menurutnya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil perseroan antara lain pertama, meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko. Kedua, meningkatkan digital capability dalam memenuhi kebutuhan nasabah. 

Ketiga, meningkatkan ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Keempat, meningkatkan current account saving account (CASA) dan fee based income (FBI) melalui peningkatan transaksi.

Kelima, optimalisasi jaringan dan bisnis Internasional dengan memperkuat kerja sama partnership. Keenam, optimalisasi Kontribusi Perusahaan Anak. Ketujuh, optimalisasi human capital dalam mendukung bisnis bank.

“Dengan adanya keputusan para pemegang saham ini, diharapkan perseroan terus mencatatkan kinerja bisnis, memberikan pelayanan publik yang maksimal, sekaligus menjadi motor dalam mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement