REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi kabar perombakan atau reshuffle kabinet untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ia melihat tak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut.
"Saya yakin dan percaya sejauh presiden, jalannya pemerintahannya efektif, saya tidak yakin ada reshuffle. Tidak ada reason buat reshuffle," ujar Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Kendati demikian, jika reshuffle merupakan kehendak Presiden Joko Widodo, ia menilai hal tersebut memiliki alasannya. Sebab, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari mantan wali kota Solo itu.
"Karena merasa ada sesuatu yang tidak tepat, misi dan peran pembantunya. Jadi kembali ke hak prerogatif presiden dan Nasdem, saya yakin Golkar sama," ujar Paloh.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan, ia mendengar kabar terkait kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menyebut PAN akan mendapatkan posisi satu menteri dan wakil menteri (wamen).
Ia mengungkapkan, reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat. Menurut informasi yang ia terima perombakan kabinet akan dilakukan sekitar akhir Maret. "Kalau kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," ujar wakil ketua Komisi II DPR tersebut.
Kendati demikian, ia belum tahu pasti kebenaran kabar tersebut. Namun, isu reshuffle yang akan dilakukan di akhir bulan ini cukup menguat.
"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," ucap sekretaris gerakan sosial dan penanggulangan bencana DPP PKB itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
