Jumat 04 Mar 2022 08:32 WIB

Kemenag Dorong Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Kemenag telah menandatangani kota kesepahaman dengan kementerian ATR/BPN.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Tarmizi Tohor mendorong agar jajaran Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota mempercepat program sertifikasi tanah wakaf bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
Foto: istimewa
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Tarmizi Tohor mendorong agar jajaran Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota mempercepat program sertifikasi tanah wakaf bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON--Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Tarmizi Tohor mendorong agar jajaran Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota mempercepat program sertifikasi tanah wakaf bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. 

Dalam paparannya, Tarmizi menyampaikan, Kementerian Agama telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program percepatan sertifikasi tanah wakaf. 

Baca Juga

"Maka itu, kami minta para Kabid, Kasi, dan Penyelenggara Zakat Wakaf di daerah ini untuk menindaklanjuti dari program tersebut. Tahun ini target kita sekitar 21.000 tanah wakaf harus sudah mempunyai sertifikat," tegas Tarmizi saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ditjen Bimas Islam di Cilegon, Kamis (3/3/2022). 

Tarmizi mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebanyak 175.216 tanah wakaf uang belum mempunyai sertifikat sepanjang tahun 2021. Hal ini, menurutnya, perlu komitmen bersama dari tingkat pusat hingga daerah. "Jadi yang sudah kita tandatangani dan sepakati itu harus terus dikejar untuk pembuatan sertifikatnya, karena sudah ada nota kesepahamannya," lanjutnya. 

Tarmizi turut mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menindaklanjuti program percepatan sertifikasi tanah wakaf bersama BPN di wilayahnya masing-masing. "Informasinya di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah jalan meski baru awal tahun. Tolong daerah yang lain agar terus berkoordinasi dengan BPN setempat," tuturnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement