REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah AS telah memerintahkan embargo senjata terhadap Kamboja. Embargo ini dilakukan AS dengan alasan karena semakin dalamnya pengaruh militer China, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah setempat dan angkatan bersenjata di negara Asia Tenggara itu.
Seperti dikutip dari AP, Kamis (10/12), pembatasan tambahan pada barang dan jasa terkait pertahanan yang dikeluarkan oleh departemen Negara dan Perdagangan akan diterbitkan dan mulai berlaku Kamis.
Sebuah pemberitahuan dalam Daftar Federal mengatakan perkembangan di Kamboja bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.
Tujuan embargo adalah untuk memastikan bahwa barang-barang yang berhubungan dengan pertahanan tidak tersedia untuk militer dan dinas intelijen militer Kamboja tanpa peninjauan terlebih dahulu oleh pemerintah AS.
Pembatasan terbaru mengikuti perintah Departemen Keuangan AS pada bulan November tentang sanksi terhadap dua pejabat senior militer Kamboja karena korupsi dan meningkatnya kekhawatiran tentang pengaruh Beijing.
Pada saat itu, pemerintah AS mengeluarkan peringatan yang memperingatkan bisnis Amerika tentang potensi paparan entitas Kamboja dan militernya yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan perilaku destabilisasi lainnya.
Kamboja mencap sanksi itu sebagai "bermotivasi politik" dan mengatakan tidak akan membahasnya dengan Washington. AS memiliki kontrol serupa pada ekspor barang yang mungkin dialihkan ke pengguna akhir militer di Myanmar, China, Rusia, dan Venezuela.
Ekspor AS ke Kamboja pada 2019 mencapai 5,6 miliar dolas AS. Adapun data jumlah ekspor AS terkait militer ke Kamboja tidak segera tersedia. AS adalah pasar ekspor terbesar untuk Kamboja, pusat manufaktur garmen utama, tetapi tiga perempat impor Kamboja berasal dari China dan negara-negara lain di Asia.
AS menghentikan bantuan militer ke Kamboja menyusul kudeta tahun 1997 di mana pemimpin negara itu, Hun Sen, meraih kekuasaan penuh setelah menggulingkan wakil perdana menterinya, Pangeran Norodom Ranariddh. Hun Sen tetap menjadi perdana menteri.
Pada Agustus 2005, Presiden George W Bush membatalkan larangan tersebut, mengutip kesepakatan Phnom Penh untuk membebaskan warga Amerika di Kamboja dari penuntutan oleh Pengadilan Kriminal Internasional yang berbasis di Belanda.
Sejak hubungan militer langsung antara kedua negara dipulihkan pada tahun 2006, AS telah menjanjikan jutaan bantuan militer ke Kamboja, awalnya untuk membantu meningkatkan keamanan perbatasan dan operasi penjaga perdamaian.
China adalah investor terbesar Kamboja dan mitra politik terdekat. Itu adalah pendukung utama rezim pembunuh Pol Pot pada 1970-an dan telah lama mempertahankan hubungan yang kuat dengan Hun Sen, yang telah memerintah selama lebih dari 30 tahun dan tumbuh semakin represif.
Dukungan Beijing memungkinkan Kamboja untuk mengabaikan kekhawatiran Barat tentang catatan buruknya dalam hak asasi manusia dan politik, dan pada gilirannya Kamboja umumnya akan mendukung posisi geopolitik Beijing pada isu-isu seperti klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan.
Pembangunan fasilitas militer baru China di Pangkalan Angkatan Laut Ream Kamboja adalah titik pertikaian yang kuat dengan Washington.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Hun Sen telah menindak oposisi politik, menutup outlet media dan memaksa ratusan politisi Kamboja, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis ke pengasingan.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah telah terlibat dalam penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya dan bekerja untuk menggambarkan perbedaan pendapat damai atas korupsi, hak atas tanah dan masalah lainnya sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
