Kamis 22 Jul 2021 11:19 WIB

PMN untuk BUMN Dinilai Langkah Tepat untuk Perekonomian

Jika BUMN tidak dibantu PMN dinilai akan berefek negatif untuk perekoonomian nasional

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang penyertaan modal negara tahun 2021.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang penyertaan modal negara tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan BUMN dinilai sudah sangat tepat, terlebih lagi untuk menolong BUMN karya. Sebab menurut analis saham Trimegah Sekuritas Tbk, Kharel Devin Fielim, saat ini BUMN karya memiliki kendala cash flow akibat penugasan Negara yang diamanahkan kepada mereka.

Sehingga menurut Kharel, tambahan PMN dari pemerintah dapat dipergunakan untuk working capital. Dengan tambahan PMN ini diharapkan BUMN karya ini dapat kembali menyelesaikan penugasan yang diberikan untuk membangun infrastruktur esensial. "Karena pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi pemulihan ekonomi nasional," kata Kharel.

Saat ini proyek strategis yang dilaksanakan BUMN karya tengah mengalami perlambatan akibat pandemik Covid-19. BUMN konstruksi saat ini mengalami kekurangan dana. Kondisi ini di sangat menantang dikarenakan BUMN karya memiliki utang yang signifikan di industri perbankan Nasional.

Dengan adanya tambahan PMN ini diharapkan akan ada dana segar masuk ke perseroan dan dapat menyelesaikan proyek yang saat ini tersendat pembangunannya. Ketika proyek BUMN konstruksi ini berjalan, Kharel mengharapkan proyek tersebut dapat selesai dan diharapkan pendapatan baru bisa masuk ke perseroan.

Menurut Kharel, tambahan PMN ini sangat-sangat bagus dan yang diperjuangkan Menteri BUMN Erick Tohir untuk menambah PMN di BUMN konstruksi sudah tepat. Ia berkata, rencana pemerintah memberikan tambahan PMN untuk BUMN karya sudah benar dan tepat karena proyek yang dipegang BUMN karya merupakan proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan berjalannya kembali proyek infrastrktur Pemerintah diharapkan ekonomi Indonesia dapat segera pulih. Jika BUMN konstruksi tidak ditolong, akan menimbulkan efek negatif bagi perekonomian Nasional," kata Kharel.

Kharel optimistis dengan tambahan PMN tersebut, BUMN konstruksi mampu melanjutkan programnya dan dapat melakukan restrukturisasi hutang yang saat ini mereka miliki. Contohnya Waskita Karya yang saat ini memiliki hutang Rp 65 triliun. Dengan tambahan PMN ini emiten berkode WSKT akan mampu menjalankan proyek jalan tolnya.

Beberapa waktu yang lalu Kharel juga sudah berdiskusi dengan management Waskita Karya. Dari diskusi tersebut manegement optimis setidaknya akan ada minimal satu hingga dua jalan tol yang konsesinya dimiliki Waskita bisa mereka divestasikan melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) di tahun 2021 ini.

"Sehingga dengan tambahan PMN dan masuknya dana dari SWF akan membuat BUMN karya seperti Waskita dapat kembali bergeliat. Dan ini merupakan sentimen yang sangat bagus bagi market," ucap Kharel.

Agar investor publik tidak terdilusi sahamnya, Kharel mmenyarankan agar BUMN konstruksi yang mendapatkan tambahan PMN tersebut dapat melakukan penerbitan saham baru (right issue). Right issue saham dapat dilakukan menjelang tambahan PMN Pemerintah. Menurut Kharel, biasanya PMN yang dilakukan pemerintah dilaksanakan di akhir tahun.

BUMN karya seperti Waskita Karya dan Adhi Karya yang mendapatkan PMN dapat melakukan right issue saham. Sehingga partisipasi minority share holder dilibatkan dalam aksi korporasi BUMN karya. Ini ditujukan agar mengurangi potensi dilusi pemegang saham minoritas di BUMN karya," kata Kharel menerangkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement