REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA—Jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat mulai menyuarakan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3) kemarin. Hingga Sabtu (6/3), sejumlah DPD mulai bersuara dengan menolak bahkan bersiap melawan hasil KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Wakil Ketua DPD, Ricky Ham Pagawak bersama Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir menyebut seluruh pengurus DPD Demokrat Papua solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya tegaskan DPD Demokrat Papua tetap satu mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai AD/ART," tegas Boy Dawir, Sabtu (6/3).

Penolakan juga datang dari DPD Provisi Sulawesi Selatan yang menolak hasil KLB. Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe siap mendesak pemerintah untuk menindak pelaksanaan dan hasil KLB. "KLB itu tidak sah, aturan partai jelas mengatur itu. Dan tidak disetujui oleh Ketua Dewan Majelis Tinggi partai. Kami siap melawan dan mendesak penguasa politik (pemerintah). Pelaksanaan KLB itu ilegal," ucapnya.

DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyerukan delegitimasi KLB yang diinisiasi beberapa mantan kader itu. "Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya.

Ketua DPD Demokrat Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik ikut menegaskan pihaknya menolak KLB Partai Demokrat yang dinilai ilegal. Ia mengajak semua kader Demokrat Kalbar untuk tetap mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY.

"Saya sudah membuat surat pernyataan sebagai pemilik suara sah dan sebagai Ketua DPD Demokrat Kalbar untuk menolak KLB yang jelas tidak sah. Untuk itu, saya menyatakan menolak KLB tersebut dan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," kata Erma di Pontianak, Jumat (5/3).

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ferdinandus Leu memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader solid mendukung partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. "Kami pastikan bahwa seluruh Ketua DPC yang ada di 22 kabupaten/kota solid dan tegak lurus dengan kepemimpinan AHY. Seluruh Ketua DPC sudah menandatangani pernyataan loyalitas dan kebulatan tekad mendukung AHY," kata Ferdinandus Leu.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf juga memastikan kader-kader aktifnya tetap loyal kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai berlambang mercy tersebut. "Kader-kader partai di Lampung loyal kepada AHY dan kepengurusan yang sah hasil Kongres V Partai Demokrat," kata Julian.

Terpisah, DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah bakal melakukan perlawanan terkait dengan hasil kongres luar biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy yang digelar di Sumatra Utara. "Kami akan melawan hasil KLB, semua cara akan kami lakukan," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Rinto Subekti di Semarang, Jumat petang.

Ia juga menegaskan DPD Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC tetap setia dan solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Sedikit ke arah timur, DPD Partai Demokrat Jawa Timur dengan tegas menolak serta tidak mengakui hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak mengatakan, KLB tersebut digelar secara ilegal serta tidak memenuhi syarat. "Kegiatan yang ada di Deli Serdang mana bisa dianggap KLB, karena tidak ada pemegang suara sah di sana. Pemegang suarah sahnya tidak ada yang mendukung, termasuk dari Jawa Timur," kata Emil di Surabaya, Jumat (5/3).

Emil juga memastikan soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat di seluruh Jatim sangat kuat dan dapat dipastikan pemilik suara sah di Jatim tidak ada yang tergiur dengan ajakan KLB ilegal.

Di lain pihak, politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua mengeklaim KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, akan dihadiri sekitar 1.200 peserta. "Para peserta yang hadir ini merupakan pemilik hak suara, hak bicara, dan peninjau dalam pelaksanaan KLB Partai Demokrat," katanya di lokasi acara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika