Senin 08 Feb 2021 17:35 WIB

Liga Arab Gelar Pertemuan Darurat Bahas Palestina

Pertemuan akan membahas upaya untuk menghidupkan kembali dialog Palestina-Israel.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
 Seorang bocah lelaki Badui Palestina memegang bendera Palestina setelah pasukan Israel menghancurkan tenda dan bangunan lain di dusun Khirbet Humsu di Lembah Jordan di Tepi Barat, Rabu, 3 Februari 2021.
Foto: AP/Maya Alleruzzo
Seorang bocah lelaki Badui Palestina memegang bendera Palestina setelah pasukan Israel menghancurkan tenda dan bangunan lain di dusun Khirbet Humsu di Lembah Jordan di Tepi Barat, Rabu, 3 Februari 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Mesir akan memimpin pertemuan darurat Liga Arab pada Senin (8/2). Persatuan regional dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina menjadi dua topik utama yang bakal dibahas dalam kesempatan tersebut.

Seperti dilaporkan laman Al Arabiya, pertemuan darurat itu akan fokus pada menghidupkan kembali proses perdamaian Israel-Palestina. Kebijakan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) terkait isu Palestina juga akan dibicarakan.

Baca Juga

Menurut Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki, pertemuan tersebut digelar atas permintaan Mesir dan Yordania. Dia menyebut para menteri luar negeri negara-negara Arab bakal mengikuti pertemuan itu.

Selain isu Palestina, pertemuan tersebut diharapkan membahas hasil positif KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang digelar di al-Ula, Arab Saudi, pada Januari lalu. KTT itu diketahui menjadi penanda berakhirnya perselisihan negara Teluk yakni antara Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan Qatar.

Pada Januari lalu, Saudi memutuskan mencabut blokadenya terhadap Qatar. Langkah itu kemudian diikuti Mesir, Bahrain, dan UEA. Keempat negara itu menerapkan blokade dan embargo terhadap Doha sejak Juni 2017.

Dalam krisis Teluk, Saudi dan lainnya menuduh Qatar mendukung kegiatan terorisme dan ekstremisme di kawasan. Mereka menuntut Qatar menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup media Aljazirah. Doha juga diminta menutup pangkalan militer Turki di negaranya. Jika menginginkan boikot dan blokade dicabut, Qatar harus memenuhi semua tuntutan tersebut. Qatar menolak tunduk dan akhirnya dikucilkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement