REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat dengan pimpinan kepala daerah penyangga Jakarta, Kamis (10/9). Rapat ini membahas terkait kelanjutan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta.
Anies mengatakan, kebijakan 'rem darurat' yang ditarik DKI Jakarta akan berkonsekuensi pada pembatasan akses bagi daerah penyangga Jakarta. Karena itu, ia berharap ada kesamaan pandangan terkait pembatasan akses keluar masuk wilayah Jakarta dan penyangganya.
"Formatnya pembatasan tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi wilayah penyangga Jakarta juga bisa menyesuaikan diri," kata Anies saat di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).
Selain terkait mobilitas penduduk, rapat bersama pimpinan kepala daerah penyangga Jakarta ini juga ingin menyamakan pandangan terkait situasi terkini terkait kasus Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Dengan demikian akan ada kesamaan persepsi kebijakan yang akan diambil bersama Jakarta dan wilayah penyangga Jakarta.
Anies pada Rabu (9/9), akhirnya mengumumkan mengembalikan Jakarta kembali ke masa PSBB awal. PSBB total untuk Jakarta ini akan berlaku Senin, 14 September 2020.
Dengan dikembalikannya PSBB awal untuk Jakarta, maka semua aktivitas dan kegiatan perkantoran akan kembali di larang, dan kegiatan usaha makanan hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang. Sedangkan kegiatan ibadah di rumah ibadah besar yang mendatangkan jamaah dari berbagai wilayah akan dilarang. Hanya rumah ibadah di perkampungan dan pemukiman yang diperbolehkan buka, itupun dengan protokol kesehatan ketat.
Anies menyebut telah berkoordinasi terkait hal ini dengan Presiden Jokowi dan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Ia menyebut akan hanya diizinkan 11 bidang esensial yang tetap beroperasi, sedangkan izin operasi usaha bagi diluar bidang non esensial akan dievaluasi baik usaha atau kegiatan sosialnya agar tidak menimbulkan penularan Covid-19.
"Kegiatan publik dan kemasyarakatan yang sifatnya mengumpulkan massa tetap tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Kemudian, lanjut Anies transportasi umum akan kembali dibatasi baik armadanya dan juga jam operasionalnya. Kemudian kebijakan ganjil- genap akan kembali ditiadakan. Terkait pembatasan pergerakan orang keluar dan masuk Jakarta, Anies mengatakan hal itu butuh koordinasi dengan pemerintahan penyangga Jakarta, karena hal itu tidak mudah butuh komunikasi dengan daerah penyangga.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, masih menunggu kepastian secara teknis kebijakan yang diberlakukan DKI Jakarta mengenai PSBB total. Menurut Bima, kebijakan Gubernur DKI Jakarta masih perlu dimatangkan dengan pemeritah pusat.
"Jadi kalau pertanyaannya apakah Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) mengikuti Jakarta, Jakarta sendiri sekarang masih harus dimatangkan dulu dengan pemerintah pusat," ucap Bima di Kota Bogor, Kamis (11/9).
Bima menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembahasan pelaksanaan PSBB di kawasan Jabodetabek secara virtual. Dari pembahasan tersebut, Gubernur DKI Jakarta meminta masukan kepala daerah di wilayah penyangga, termasuk Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.
Setelah memperoleh masukan, kata Bima, Gubernur DKI Jakarta telah meminta waktu untuk mematangkan kebijakan PSBB total dengan pemeritah pusat. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta bakal kembali menggelar koordinasi dengan pemeritah daerah di wilayah penyangga ibukota.
"Hari Sabtu (12/9), Pak Gubernur akan merapatkan lagi dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian terkait, setelah itu Senin (14/9) akan dirapatkan lagi dengan Kepala Daerah Bodebek," kata Bima.
Kota Bogor masih memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) hingga Jumat (11/9). Sebelum mengikuti kebijakan DKI Jakarta, Bima menjelaskan, pihaknya bakal menyelaraskan dengan status zona persebaran Covid-19 di Kota Bogor yang diumumkan setiap malam Ahad oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19
"Kami akan menunggu itu. Sementara itu kita terus pelajari data-data. Jadi kelihatanya kami memutuskan untuk memperpanjang PSBMK tiga hari sampai Senin (14/9),” kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
