REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk menutup defisit APBN, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) yang langsung dibeli oleh bank sentral dengan skema private placement dengan imbal hasil sesuai bunga acuan BI sebesar 4,25 persen (BI 7 day reverse repo rate per Juni 2020). SBN tersebut juga bersifat tradable dan marketable atau bisa diperdagangkan kembali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema kebijakan tersebut hanya berlaku dalam postur APBN 2020 atau one off policy. "Belanja public goods Rp 397 triliun dengan suku bunga BI reverse repo rate hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off, khusus untuk belanja yang sifatnya public benefit, public goods," ucap Sri.

Kemudian skema burden sharing bagi kelompok nonpublic goods bagi UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Beban bunganya akan ditanggung pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan BI reverse repo rate dikurangi satu persen.

Sedangkan kelompok nonpublic goods korporasi nonUMKM sebesar Rp 53,37 triliun, beban bunganya akan ditanggung pemerintah dan Bank Indonesia menggunakan BI reverse repo rate. Terakhir, kelompok nonpublic goods lainnya sebesar Rp 329,03 triliun akan ditanggung beban bunganya 100 persen oleh pemerintah dengan mekanisme pasar. 

"Kami dengan BI akan tetap jaga kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, tetap bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas dari sisi kebijakan fiskal dan moneter yang tetap saling melengkapi," ucap Sri.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, kebijakan berbagi beban utang dengan pemerintah mencerminkan koordinasi fiskal dan moneter yang erat. Nantinya pemerintah bisa fokus menangani kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan umum, dan pemulihan ekonomi. 

"Skema ini tidak akan mempengaruhi kebijakan moneter BI ke neraca keuangan BI, ada implikasi ke fiskal dan neraca keuangan BI," kata Perry.

Ia menyatakan modal BI cukup kuat. Pembelian SBN oleh BI tidak akan memengaruhi kebijakan moneter dan akan tetap sesuai kaidah kebijakan kerangka yang telah dibangun bertahun-tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika