REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI – Rencana Pemerintah Assam menutup madrasah-madrasah di wilayah itu mendapat penolakan dari komunitas Muslim di Assam, ibu kota Dispur, Guwahati, India. Keputusan pemerintah untuk menutup madrasah telah menyakiti komunitas Muslim di wilayah itu.
Sebelumnya Menteri Pendidikan India, Himanta Biswa Sarma mengatakan bahwa pemerintah akan menutup semua madrasah yang dikelola pemerintah dalam 4-5 bulan kedepan. Madrasah-madrasah yang berada di Assam rencananya akan dimodernisasi dan diubah menjadi sekolah menengah. Komunitas Muslim merasa pemerintah sengaja mengambil keputusan itu untuk membuat Muslim merasa seperti warga kelas dua di negara asalnya
"Kami adalah Muslim asli Assam dan selalu hidup bersama dengan orang-orang dari komunitas lain dengan rasa kesetaraan dan persaudaraan. Namun, dengan pemerintah menerapkan kebijakan baru seperti itu, tampaknya mereka mendiskriminasi umat Islam, ”kata seorang warga Imran Rasul seperti dilansir Guwahati Plus pada Jumat (21/2).
Pemerintah dianggap berlebihan dan menjurus pada penindasan. “Alih-alih berfokus pada pekerjaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah seolah-olah hanya peduli dengan agama dan masalah-masalah lain semacam itu. Para politisi harus ingat bahwa rakyat Assam telah memilih mereka dengan harapan bahwa mereka akan membantu mewujudkan standar kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tetapi sia-sia,” kata seorang warga Guwahati lainnya.
Berbeda halnya dengan pemerintah Uttar Pradesh. Dalam anggaran 2020-2021 yang baru-baru ini dipresentasikan, telah mengalokasikan total Rs 479 crore (satua untuk 10 juta India) untuk Madrasah dan perpustakaan. Selanjutnya, pemerintah Uttar Pradesh juga membuat ketentuan Rs 459 crore untuk modernisasi Madrasah Arab-Persia.
Ketua Dewan Pendidikan Madrasah Negeri, Imran Hussain, mengatakan mereka belum berkomunikasi secara resmi mengenai penutupan madrasah.
“Hingga saat ini kami hanya mendengar berita melalui media dan belum menerima surat resmi mengenai hal yang sama dan itu tidak akan sesuai untuk mengomentari masalah ini sampai kami menerima komunikasi resmi dari pemerintah negara bagian,” kata Hussain. Andrian Saputra
Ikuti Whatsapp Channel Republika
