REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Umat Muslim di Singapura akan memiliki seorang mufti atau ulama baru yang memiliki wewenang dalam menginterpretasikan dan memberi fatwa mulai 1 Maret mendatang. Mufti Mohamed Fatris Bakaram akan pensiun setelah sembilan tahun menjabat sebagai tokoh pemimpin Islam di negara tersebut.
Nazirudin Mohn yang saat ini adalah wakil Mufti Fatris akan mengambil alih jabatan tersebut. Mufti merupakan otoritas Islam tertinggi di Singapura yang berperan sebagai pengawas keputusan agama utama bagi umat Muslim di salah satu negara Asia Tenggara itu.
Pengumuman tentang pergantian Mufti baru diumumkan oleh Dewan Agama Islam Singapura (Muis), Jumat (10/1). Dalam sebuah pernyataan, badan itu mengatakan Nazirudin telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung Mufti untuk memajukan kebijakan agama.
Dilansir The Strait Times, jumat, Nazirudin akan menjadi Mufti keempat dalam sejarah Muis, sekaligus yang tertua kedua ditunjuk. Muis mengumumkan pria berusia 43 tahun ini akan didukung oleh dua wakil Mufti, yaitu Ustaz Mohd Murat Md Aris dan Ustaz Mohammad Hannan Hassan.
Murat akan mengawasi kebijakan agama, sementara Hannan bertanggung jawab atas pengembangan guru agama dan kurikulum Islam di tingkat sekolah. Muis juga mengatakan Fatris turun dari jabatan untuk memberi jalan bagi sosok terbaru dalam memimpin masyarakat.
“Saya senang melihat perkembangan generasi cendikiawan agama di Singapura yang memiliki pengetahuan, pelatihan, serta pengalaman yang baik dan siap menggantikan saya, serta membimbing umat Muslim dalam kehidupan keagamaan mereka,” ujar Fatris.
Selama masa jabatannya sebagai Mufti, Fatris memimpin pengembangan kebijakan dan program keagamaan progresif untuk memperkuat generasi cendekiawan dan guru-guru agama Islam selanjutnya. Menurut Muis, langkah ini termasuk mengembangkan Asatizah Recognition Scheme, sebuah program akreditasi nasional untuk guru agama yang mengharuskan mereka mematuhi kode etik dan mencakup upaya pendidikan profesional berkelanjutan.
Selama masa jabatan Fatris, skema tersebut diwajibkan pada 2017. Muis mengatakan Fatris akan terus berkiprah di masyarakat sebagai anggota senior Komite Fatwa, yang memutuskan keputusan agama Singapura. Ia juga akan memimpin Komite Pengarah Alquran, yang mempromosikan pemahaman tentang kitab suci dan membimbing dewan agama, serta guru-guru yang lebih muda.
Dalam sebuah unggahan akun resmi Muis di media sosial Facebook, Fatris mengatakan selama masa jabatannya sebagai Mufti, ia telah membuat misinya memperkuat pengembangan guru agama Islam. Ia juga mengaku senang melihat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan guru dan cendekiawan agama muda.
Fatris, yang mendapatkan gelar master dalam bidang pendidikan dari International Islamic University Malaysia dan doktor dalam studi Islam dari Universitas Birmingham di Inggris, dikenal karena kontribusinya terhadap pendidikan di masyarakat. Ia memulai karier sebagai guru di Madrasah Aljunied pada 1993.
Sementara itu, Nazirudin diangkat sebagai wakil Nasir pada Maret 2019. Ia sebelumnya menjabat sebagai direktur senior Muis untuk kebijakan dan pengembangan agama.
Ia memiliki gelar PhD dalam bidang teologi dari Universitas Oxford, Inggris dan membantu Muis dalam mengembangkan kebijakan dalam pengembangan fatwa dan pelatihan guru agama. Atas penunjukan dirinya sebagai Mufti yang baru di Singapura, ia mengucapkan terima kasih kepada Fatris atas bimbingan selama ini dan berjanji lebih memajukan visi dan misi para pendahulunya.
Presiden Singapura Halimah Yacob juga mengucapkan terima kasih kepada Fatris atas kontribusi dan perannya selama menjabat sebagai Mufti. Ia mencatat pembaruan dalam kepemimpinan begitu penting untuk membuat lembaga menjadi kuat.
"Pembaruan kepemimpinan penting untuk memastikan lembaga-lembaga ini tetap kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Melayu Muslim. Dalam skala lebih besar, para pemimpin komunitas kami juga memainkan peran penting mempromosikan perdamaian dan kohesi sosial dalam masyarakat dengan membangun kepercayaan sosial,” ujar Yacob.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
