REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta konsep deradikalisasi diakhiri dalam menanggulangi radikalisme. Ia mengusulkan konsep moderasi sebagai solusi.
Ia mengatakan, Indonesia telah tumbuh memiliki bangunan kemoderatan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kata Haedar, masyarakat Indonesia sudah memiliki modal sangat besar yang harusnya selalu bisa menjadi solusi.
Indonesia telah pula menyepakati Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Haedar menegaskan, Pancasila merupakan titik temu dari semua ideologi, paham, dan orientasi sekaligus menjadi titik tengah bangsa.
Untuk itu, ia melihat, modal bangsa ini perlu menjadi kekuatan kita mencapai Indonesia dan keindonesiaan yang moderat dengan cara yang moderat. Termasuk, ketika kita ingin menghadapi paham-paham radikal.
"Menghadapi radikal pun, kita lakukan dengan cara yang moderat, bukan dengan cara radikal," kata Haedar dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Sportorium UMY, Kamis (12/12).
Bagi Haedar, Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah radikalisme dalam lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan. Agar jalan ke depan sesuai landasan, jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional.
Itu sebagaimana telah diletakkan para pendiri negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Di mana, lanjut Haedar, di dalamnya terkandung Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa yang berwatak moderat.
Jalan moderasi dipilih sebagai alternatif deradikalisasi menghadapi segala bentuk radikalisme secara moderat. Sebab, jika menghadapi radikal dengan deradikalisasi, itu sama saja memilih jalan radikal.
"Saya menawarkan, mari kita akhiri deradikalisasi dan kita ganti dengan moderasi," ujar Haedar.
Haedar menerangkan, moderasi jadi solusi karena pertama radikal tidak bisa dilawan dengan radikal. Ini jadi penting karena kini agama dan tradisi malah telah dituduh sebagai tuan rumah ide ekstremisme.
Lalu, moderasi Indonesia sesungguhnya merupakan kelanjutan dari akar masyarakat di kepulauan yang berwatak moderat. Serta, penting kembali ke posisi tengahan dan proporsional mengenai kehidupan kebangsaan.
"Sehingga, dapat diminimalisasi konflik dan kontroversi di tubuh bangsa dan negara Indonesia," kata Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
