REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Majelis Taklim yang ada di Kota Bandar Lampung menyebutkan, Peraturan Menteri Agama (PMA) yang akan mengeluarkan modul majelis taklim dinilai telah mendikte konsep dakwah agama Islam.
Padahal, keberadaan majelis taklim tersebut dakwahnya berdasarkan Alquran dan hadis bukan karena yang lain. “Saya belum membaca peraturan tersebut, tapi kalau menteri meminta majelis taklim mengikuti modul yang diberikan negara, jelas hal tersebut telah mendikte keberadaan majelis taklim,” kata Herlina (53 tahun), Sekretaris Majelis Taklim An-Nisa Kemiling, Bandar Lampung, Rabu (4/12).
Menurut dia, disebut mendikte karena yang diterapkan dalam majelis taklim tersebut ajaran atau dakwah Islam, bukan peraturan pemerintah. Untuk mengatur konsep dan isi dakwah para ustadz/ustadzah saja, pengurus majelis taklim tidak bisa atau tidak berani, apalagi harus mengikuti kehendak pihak lain.
Dia mengatakan, pemerintah tidak perlu mencampuri urusan materi dakwah yang telah baku dalam Alquran dan hadis.
Seharusnya, ujar dia, pemerintah lebih baik memperbanyak tumbuhnya MT-MT agar generasi bangsa ini lebih baik, tidak seperti sekarang akhlak dan moral bangsa semakin merosot.
Abu Alfia, Bendahara Majelis Taklim Al-Jihad Bandar Lampung menyatakan, pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan dakwah pada majelis taklim hingga harus menerbitkan modul dakwah kepada majelis taklim. Selama ini, ujar dia, majelis taklim berjalan biasa-biasa saja, karena yang diajarkan para ustaznya berdasarkan Alquran dan hadis.
“Apakah yang membuat modul taklim itu akan lebih baik dari pengajar majelis taklim, sehingga majelis taklim harus mengikuti konsep modul yang akan dibuat tersebut,” kata dia.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan lain dari pemerintah dibandingkan hanya ingin membuat modul dakwah untuk majelis taklim. Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah memfasilitasi keberadaan majelis taklim di daerah-daerah, dengan memberikan bantuan baik sarana maupun prasaran seperti tempat, peralatan sound system, dan kesejahteraan pengurus majelis taklim, juga pengajarnya.
Dia mengatakan, selama ini peran dan andil majelis taklim di berbagai tempat untuk mencerdaskan bangsa dan memperbaiki akhlak dan moral anak bangsa tidak memberatkan anggaran pemerintah. “Jadi, kalau pemerintah ingin mengatur urusan majelis taklim, saya rasa kurang tepat,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
