REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menolak memberi tanggapan terkait imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur agar pejabat publik tidak menyampaikan salam lintas agama dalam sambutan resmi. Fachrul mengaku belum mendengar langsung terkait imbauan MUI Jatim yang dimaksud.
"Nggak boleh menanggapi sesuatu yang kita nggak dengar. Bapak tidak akan pernah, mau menanggapi sesuatu yang bapak belum dengar. Kalau 'katanya-katanya', enggak mau bapak nanti salah," kata Fachrul di Istana Negara, Senin (11/11).
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pejabat tak menyampaikan salam lintas agama saat menyampaikan sambutan di acara resmi. Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, imbauan tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V MUI 2019, di Lombok, Provinsi NTB, pada Ahad (13/10)
"Jadi, imbauan itu bukan tanpa dasar. Itu merupakan salah satu hasil dari Rakernas MUI di NTB bulan Oktober lalu," kata Kiai Somad, sapaan akrabnya, dikonfirmasi Senin (11/11).
Pada Rakernas tersebut, lanjut Kiai Somad, MUI Jatim menyerukan agar pejabat tidak memakai salam pembuka semua agama saat mengawali sambutan acara resmi. Sebab, memakai salam semua agama, bukan wujud toleransi.
"Bahkan seruan MUI Jatim ini disepakati oleh Sekjen MUI Pusat (Anwar Abbas). Seruan MUI Jatim bukan tanpa dasar, justru kami ini ingin meluruskan ummat, agar tidak mencapuradukkan agama," ujar dia.
Kiai Somad menjelaskan, salam yang ucapkan merupakan doa, dan doa adalah ibadah. Setiap agama, kata dia, punya cara masing-masing dalam menyampaikan salam, sehingga tidak baik jika mencampuradukkan ibadah satu dengan yang lain.
"Jadi perlu dipahami, seruan itu karena doa dan doa itu adalah ibadah. Misalnya saya terangkan salam seperti dalam ajaran Islam, yakni Assalamualaikum itu doa yang artinya semoga kita diberi keselamatan. Masing-masing agama punya cara dan doa sendiri sesuai keyakinannya. Jadi ajaran agama ini tidak bisa dicampuradukkan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
