REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan sidang tarjih fikih keagamaan tingkat nasional 2019 yang dilaksanakan di Aceh merupakan salah satu upaya dalam mendukung program pemerintah Aceh tentang Aceh Meuadab (beradab).
"Melalui visi Aceh hebat, pemerintah Aceh telah menetapkan 15 program unggulan untuk membangun Aceh dalam lima tahun ke depan. Salah satunya Aceh Meuadab yang bertujuan mengembalikan khittah Aceh sebagai (daerah) serambi mekkah," katanya, di Banda Aceh, Senin (15/10).
Pernyataan itu disampaikan Nova saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Sidang Tarjih Fiqih Keagamaan tingkat Nasional 2019, di kota Banda Aceh.
Pemerintah Aceh menggelar sidang tersebut dengan menggandeng Muhammadiyah, salah satu organisasi massa Islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Nova mengatakan, lembaga lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai dari PAUD, TK, hingga perguruan tinggi telah berkontribusi luar biasa dalam kehidupan umat dan membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
Kata dia, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki majelis tarjih yang selama ini sangat giat dalam melakukan pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran Islam.
"Majelis Tarjih Muhammadiyah dipandang sebagai laboratorium ijtihad pemikiran keagamaan yang selalu responsif, adaptif, dan akomodatif terhadap perubahan sosial, politik, serta ekonomi," katanya.
Kemudian, Nova menjelaskan, sidang tarjih tersebut berkaitan dengan program pemerintah Aceh di bidang keuangan dan kesehatan. Kata dia, dalam sidang itu nantinya akan memaparkan materi dengan judul-judul yang terkait peran negara dalam pengelolaan zakat, baik konteks nasional maupun lokal Aceh.
"Alhamdulillah, kami bersyukur hingga hari ini pengelolaan zakat di Aceh berjalan secara baik. Bahkan beberapa kali pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota mendapatkan penghargaan. Semoga ke depan upaya pengelolaan zakat terus membaik dan terjadi peningkatan dalam pengumpulannya," kata dia.
Ia mengatakan sementara dalam bidang kesehatan sidang tersebut juga membahas tentang pemanfaatan benda haram dalam proses kimiawi produk obat-obatan, dan makalah yang berjudul perkembangan dan penanganan virus campak dan rubella.
"Tujuan makalah ini agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak berada dalam kebimbangan saat menggunakan obat-obatan tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
