REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH— Majelis Permasyarakatan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan fatwa haram radikalisme guna mencegah keresahan masyarakat terhadap intoleransi beragama .
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat (11/10), mengatakan, fatwa ini diterbitkan setelah adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait toleransi dan intoleransi yang berkembang saat ini di Provinsi Aceh.
"Dalam fatwa tersebut, kami mendefinisikan toleransi dan intoleransi dengan mengkaji konteks hukum Islam atau fikih. Berdasarkan kajian tersebut, radikalisme masuk dalam kategori intoleransi," sebut Tgk Faisal.
Tgk H Faisal Ali menyebutkan, tindakan yang merespons sesuatu di luar batas kewajaran merupakan radikalisme. Tindakan ini diharamkan dalam agama Islam.
"Seperti ada kelompok yang tidak menghargai kegiatan keagamaan masyarakat yang menurut ulama tidak bertentangan dengan agama. Kelompok yang tidak menghargai tersebut termasuk radikal," tambah dia.
Oleh karena itu, Tg Faisal menjelaskan, fatwa haram radikalisme diterbitkan untuk melindungi kearifan lokal masyarakat seperti kegiatan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat dan tidak bertentangan agama Islam
Jadi, lanjut Tgk Faisal, fatwa ini diterbitkan untuk membangun toleransi di masyarakat Aceh. Jangan lagi ada kelompok keagamaan menyalahkan kelompok lainnya hanya karena tidak satu pandangan.
"Kelompok radikal tersebut tidak memperhatikan kearifan lokal dan seolah-olah merekalah yang benar. Kalau seperti itu, namanya tidak toleran. Fatwa haram radikalisme ini diterbitkan untuk menjaga toleransi yang sudah terbangun di Aceh," lanjut Tgk Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
