Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Sabtu, 10 Rabiul Akhir 1441 / 07 Desember 2019

Kepala BSSN: Pelantikan Presiden Bak Pesta Pernikahan

Jumat 11 Okt 2019 00:06 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Foto: Republika/Wihdan
Pelantikan presiden sejatinya membahagiakan dan ditungu-tunggu masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan situasi pelantikan presiden dan wakil presiden semestinya membahagiakan dan ditunggu-tunggu masyarakat. Ia mengibaratkan pelantikan presiden seperti pesta pernikahan.

"Sebenarnya pelantikan Presiden itu kayak pesta kan, misalnya seperti orang mau pesta pernikahan. Itu kan situasi yang membahagiakan dan situasi yang ditunggu-tunggu," ujar Hinsa di Jakarta, Kamis (10/10).

Eks Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Cenderawasih XVII yang masih menjadi tentara aktif itu tak habis pikir ada segelintir orang ingin membuat kekacauan saat akan ada pesta. Padahal seharusnya patut untuk disyukuri pelantikan pada 20 Oktober 2019 itu.

Menurutnya, tidak mungkin seorang pemimpin dilantik, jika tidak ada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. "Kita itu mau pesta tanggal 20, harusnya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana pun pemimpin itu, pasti atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Itu harus diyakini," ujar Hinsa.

Sejumlah mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan akan beraksi unjuk rasa lagi ke jalan raya menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Hal itu seperti diakui Wakil Presiden Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, Riski Ariwibowo saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh politik di Warung Jati Timur Raya Nomor 7 Jakarta, Kamis (3/10).

Baca Juga

Riski menjelaskan alasan mengapa mahasiswa mau turun ke jalan berawal dari nurani yang terusik karena tingkah laku pemegang kekuasaan yang ia nilai telah terburu-buru mengesahkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Selaras dengan itu, penggiat antikorupsi, Emerson Yuntho mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil akan solid bersama mahasiswa di dalam pergerakan baik aksi turun ke jalan maupun cara-cara lainnya.

Hal itu ia katakan saat ditanya soal aksi mahasiswa yang akan turun lagi ke jalan jika sampai tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK)

"Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Untuk Perppu KPK, Koalisi Masyarakat Sipil dengan Mahasiswa solid ya," ujar Emerson usai acara "Habis Demo Terbitlah Perppu" di Jakarta, Selasa.

Ketua BSSN, Hinsa Siburian menyesalkan jika ada segelintir orang yang mau berbuat ricuh di saat pesta demokrasi dilaksanakan, karena tentu aparat keamanan negara baik kepolisian dan Tentara harus bertindak mengatasinya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA