REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 20-21 September 2019 membahas beberapa masalah keorganisasian yang menyangkut usulan dan masukan beberapa poin perbaikan atas peraturan yang berlaku di Nahdlatul Ulama.
Selain agenda utama mendengarkan laporan 13 badan otonom (Banom) dan 18 lembaga-lembaga di bawah naungan PBNU, Rapat Pleno juga membahas beberapa isu aktual yang menjadi perhatian khusus. Isu aktual tersebut antara lain adalah tentang urgensi perubahan, modifikasi, dan bahkan migrasi pola dakwah guna merespons tantangan zaman.
Terhadap isu tersebut, Rapat Pleno merekomendasikan, pertama, Kepada seluruh perangkat organisasi NU untuk menjadikan bidang dakwah di media sosial sebagai kesadaran gerakan organisasi.
"Gerakan dakwah di media sosial tidak boleh hanya berhenti hanya sebatas dilakukan secara sporadis dan bersifat non-organisatoris," demikiam isi rekomendasi yang diterima, Sabtu (23/9).
Kedua, Nahdlatul Ulama harus memprioritaskan program untuk mencetak dai muda pesantren dan Kader NU yang bisa dijadikan rujukan bagi media mainstream dan media sosial. Selanjutnya, memberikan basis pemahaman dan kompetensi media digital bagi dai-dai muda untuk keperluan dakwah.
"Dai-dai NU harus dibekali dengan wawasan literasi media sosial sehingga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman," kata Isi rekomendasi tersebut.
Selain itu, Rapat Pleno juga merekomendasikan kepada Lembaga Banom di kalngan pelajar dan Mahasiswa (IPNU, IPPNU dan PMII) untuk melakukan langkah-langkah konhkret dab terukur guna memangkas pertumbuhan gerakan konservatisme yang bersemai di kalangan sekolah dan Perguruan Tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
