REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- PBNU mendesak supaya RUU Pesantren, segera disahkan oleh DPR. Pasalnya, payung hukum tersebut sudah banyak dinantikan oleh masyarakat pondok pesantren. Tak hanya Ponpes NU, ponpes lainnya juga sudah menunggu supaya payung hukum ini bisa segera dilegalkan.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mengatakan, pihaknya bersikap tegas untuk mendorong supaya RUU ini segera disahkan. Sebab, semua pihak sudah menunggu aturan ini. Dengan adanya payung hukum mengenai pesantren ini, maka kedepannya lembaga pendidikan berbasis agama ini bisa menjadi lembaga yang mainstream.
"Selama ini, pesantren masih dipandang sebelah mata, termarjinalkan dan terkesan lembaga pendidikan di pinggiran," ujar Said Aqil, disela-sela acara pembukaan rapat pleno PBNU 2019 di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta, Jumat (20/9).
Karena itu, perundang-undangan mengenai pesantren ini sifatnya sangat penting. Karena, merujuk pada sejarah, sejak lama kalangan pesantren, baik santri maupun ulamanya sudah berkontribusi besar terhadap bangsa ini.
Salah satunya, Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan, merupakan santri dari Prambanan. Selanjutnya, yang menciptakan lagu Syukur, merupakan seorang habaib terkenal pada masanya. Habaib ini, berasal dari Semarang.
"Jadi, RUU Pesantren ini sifatnya penting, karenanya harus segera disahkan," ujarnya.
Dengan demikian, jika RUU ini sudah disahkan menjadi UU maka pondok pesantren tak lagi menjadi lembaga pendidikan termarjinalkan. Melainkan, menjadi lembaga pendidikan yang sejajar bahkan lebih unggul dari lembaga pendidikan lainnya.
Sementara itu, rapat pleno PBNU 2019 ini, diselenggarakan selama tiga hari. Terhitung sejak 20-22 September. Rapat pleno ini, diadakan di Ponpes Al Muhajirin kampus 2 Purwakarta.
Rapat pleno ini, dihadiri Wapres terpilih Ma'ruf Amin, serta sejumlah tokoh dan kader NU. Seperti, Menaker Hanif Dhakiri, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
