Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Permasalahan Stunting Jadi Prioritas Kemenkes pada 2020

Ahad 18 Aug 2019 21:53 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Elba Damhuri

Pemerintah Indonesia optimistis dapat menurunkan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada 2024.

Pemerintah Indonesia optimistis dapat menurunkan angka stunting hingga di bawah 20 persen pada 2024.

Foto: Istimewa
Kemenkes siapkan strategi untuk menurunkan angka stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merencanakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 fokus pada sektor kesehatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas nasional dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta penurunan stunting.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi, mengatakan, anggaran kesehatan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp. 132,2 triliun. RAPBN tersebut adalah keseluruhan anggaran fungsi kesehatan.

Artinya pengelola anggaran itu tidak hanya di Kemenkes tapi ada lembaga lain seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) , Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Rumah Sakit (RS) di luar Kemenkes.

''Tapi yang dialokasikan untuk Kemenkes di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) memang lebih kecil dari tahun sebelumnya, di mana alokasi itu untuk membiayai program-program lain, biaya operasional, dan gaji pegawai,'' kata Oscar dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8).

Oscar menambahkan dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan  menjadi 19 persen pada 2024 dari yang saat ini 30,8 persen (Riskesdas 2018). Oscar mengaku upaya ini harus dilakukan dengan  semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0 sampai 23 bulan.

Kemudian, intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan antara lain penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

Strategi penurunan stunting ini, kata Oscar, harus dilakukan dengan bersinergi melibatkan beberapa kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

''Yang paling penting integrasi dan kolaborasi. Untuk tahun ini target stunting sedang kami hitung dalam terjemahan Renstra Kemenkes 2020-2024. RPJMN sudah mengamanahkan itu (penurunan stunting hingga 19 persen), actionnya ada di Renstra. Kami sudah memiliki tekad untuk membuat masyarakat sehat, produktif, dan mandiri. Sampai saat ini sedang kami lakukan untuk masyarakat," kata Oscar.

Terkait penguatan program JKN dilakukan berbagai kebijakan, yaitu percepatan peningkatan kepesertaan non PBI, peningkatan kualitas layanan kesehatan, strategic purcashing untuk efisiensi biaya manfaat, dan review besaran iuran PBI dan non PBI. Kemudian, jumlah peserta PBI 2020 masih sama dengan tahun 2019 yaitu 96,8 juta jiwa.

Sebelumnya diketahui, dalam RAPBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kemenkes mendapatkan alokasi anggaran Rp. 57,4 triliun. Salah satu yang menjadi fokus pembenahan Kemenkes dalam penggunaan anggaran 2020 adalah menurunkan stunting. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi presiden yakni peningkatan gizi masyarakat dan menurunkan stunting.

"Percepatan penanganan stunting tahun 2020 diperluas ke 260 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 160 kabupaten/kota pada 2019," kata Sri, Jumat (16/8).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA