Sebagai realisasi hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia di Jakarta, sekaligus menandai lahirnya RIS, di Yogyakarta berlangsung serah terima jabatan presiden RI dari Ir Sukarno kepada Pemangku Jabatan Presiden RI Mr Assaat.
Sebagai pemangku jabatan presiden RI, pada hari itu Assaat menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS yang diwakili oleh Bung Karno yang saat itu telah dilantik menjadi Presiden RIS.
Meskipun kedaulatan RI telah diserahkan kepada RIS, semangat perjuangan para pemimpin RI tidaklah pupus.
Pemangku Jabatan Presiden RI Mr Assaat segera membentuk Kabinet dengan menunjuk Mr Soesanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir, dan Dr A Halim sebagai formatur.
Pokok pertama dari program kabinet yang kelak dipimpin oleh Dr A Halim itu ialah: "Melanjutkan perjuangan untuk membentuk satu negara kesatuan, yang akan meliputi Nusantara sebagai tersebut dalam Proklamasi 17 Agustus 1945."
Dan memang sampat saat itu, semangat menuju negara kesatuan tidak pernah pudar!
Mujurnya, jalan untuk menuju ke NKRI itu saat itu tiba-tiba terbuka. Hanya dalam beberapa hari setelah RIS terbentuk, pecah demonstrasi dan petisi menolak negara federal dan mendukung negara kesatuan. Demonstrasi dan petisi seperti itu muncul di Malang (Negara Bagian Jawa Timur), Sukabumi, dan Jakarta (Negara Pasundan), Makassar (Negara Indonesia Timur), dan di Negara Sumatra Timur.
Merebaknya demonstrasi dan petisi itu kemudian menarik perhatian Parlemen RIS Mohammad Natsir selaku ketua Fraksi Masyumi di parlemen berpendapat, meskipun maksud dari demonstrasi di berbagai daerah itu baik, tapi jika dibiarkan tanpa penyaluran sebagaimana mestinya, dapat mengancam negara baru ini.
Untuk mencari jalan keluar, Natsir pun pergi menemui para pemimpin fraksi di parlemen. Dia juga pergi berkeliling menemui para pemimpin negara bagian di seluruh Indonesia.
Hasil dari berbagai pertemuannya itu dia simpulkan menjadi dua hal. Pertama, para kepala negara bagian dan para pemimpin politiknya, tidak dapat menerima gagasan membubarkan negara-negara bagian. Mereka berpendapat, mereka mempunyai status yang sama dengan negara bagian RI di Yogya, dan mereka adalah negara bagian dalam RIS. Menurut Konstitusi, RIS adalah negara federal.
Kedua, perundingan dengan pemimpin RI di Yogya, tidak kurang sulitnya. Orang Yogya masih berkeinginan kuat untuk mewujudkan negara RI sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Mereka tidak mau berputar dari semangat proklamasi.
Kepada teman-teman seperjuangannya di Yogya, Natsir yang berdiskusi hingga menjelang Subuh, mengingatkan kembali program Kabinet Halim, yakni program mempersatukan kembali. Menurut Natsir, ada dua pilihan untuk mewujudkan program Kabinet Halim.
Pertama, kita berperang dengan semua negara bagian. Mereka semua akan kalah dan kita menjadi satu. Kedua, kita tidak perlu berperang. Kita ajak negara-negara bagian itu membubarkan diri dengan maksud bersatu. Kita, negara bagian RI ini memiliki Dwitunggal Sukarno-Hatta. Mereka tidak punya!
Setelah dua setengah bulan melakukan lobi, pada 3 April 1950, di Parlemen RIS, Natsir mengajukan mosi integral yang pada intinya mendesak Pemerintah RIS untuk melakukan "penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu yang akhir-akhir ini.
"Mosi Integral iti ditandatangani bersama oleh M Natsir, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Ir Sukiman, K Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto, B Sahetapy Engel, Dr Tjokronegoro, Moch Tauchid, Amelz, dan H. Siradjuddin Abbas.
Pemerintah menerima baik mosi integral Natsir.
Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta menegaskan, dia akan menjadikan Mosi Integral Natsir sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
