REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menitipkan lima amanat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin untuk membangun bangsa selama lima tahun ke depan.
Namun, PBNU sendiri saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari KPU untuk menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
"Ini ada pernyataan pesan kebangsaan gagasan NU untuk lima tahun ke depan, yang akan dititipkan ke Kiai Ma'ruf. NU punya gagasan lima tahun ke depan secara umum akan kita sampaikan kepada KH Maruf Amin," ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam acara silaturrahim dengan Kiai Ma'ruf di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Lima amanat PBNU itu diserahkan secara simbolis oleh Kiai Said kepada Kiai Ma'ruf dan disaksikan oleh petinggi PBNU, yang di antaranya Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah PBNU KH Mustofa Aqil Siroj, Rais Syuriyah PBNU KH Ali Akbar Marbun, dan Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini.
Kiai Said mengatakan, NU memandang diperlukan langkah strategis guna mengimplementasikan cita-cita membangun bangsa yang maju, bermartabat, serta berperadaban mulia.
Karena itu, kata dia, PBNU mengamanatkan lima hal kepada Jokowi dan Kiai Ma'ruf, yang di antaranya harus memberikan perhatian lebih kepada pesantren.
Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam moderat, menurut Kiai Said, pesantren sampai saat ini masih belum mendapatkan tempat yang strategis di mata negara. Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama.
"Ke depan, harus ada upaya dan langkah lebih serius dan strategis untuk memperhatikan pesantren. Salah satu usulan hasil Munas Nahdlatul Ulama di Lombok 2017 adalah diangkatnya Menteri Urusan Pesantren," ujar Kiai Said saat membacakan amanat PBNU.
Kedua, PBNU juga mengamanatkan kepada Jokowi-Ma'ruf agar ke depannya memengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme.
Menurut dia, langkah ini bisa ditempuh dengan melihat kembali postur kurikulum dalam pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara seksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlak mulia dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. "Harus dipastikan tidak boleh ada konten yang anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Aswaja," ucapnya.
Ketiga, PBNU juga mengamanatkan agar membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan, namun lebih dari itu berbasis pemerataan.
Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan Munas Nahdlatul Ulama di Lombok pada 2017 dan telah dijalankan Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjot dan dimaksimalkan lagi. "Langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif," kata Kiai Said.
Keempat, PBNU mndorong percepatan implemetasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan sebab melihat Indonesia sebagai negara dengan pandudukan muslim terbanyak menjadi titik pijak mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan.
"Kelima, membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan politik yang lebih sejuk berasaskan pada nilia-nilai moderatisme. Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas," jelas Kiai Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
