REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia mengaku, kemungkinan kerja sama pemerintah dengan pihak lain seperti lembaga filantropi sangat terbuka.
"Kemungkinan itu selalu terbuka dan semakin banyak filantropi yang sekarang kita kaitkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (9/1).
Bappenas sebagai koordinator SDGs akan melibatkan lembaga filantropi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut. Bambang mengatakan, secara umum, pemerintah membuka kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan. Hal itu, seperti dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dana sosial keagamaan.
"Memang perusahaan dengan CSR punya target tersendiri. Begitu juga dengan dana sosial keagamaan misalnya zakat itu ada target sendiri. Yang kita bisa lakukan adalah koordinasi," ujarnya.
Menurut Bambang, yang terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh program bantuan tersebut bisa mencakup sebanyak mungkin masyarakat. Oleh karena itu, dengan melibatkan lembaga filantropi untuk ikut mencapai target SDGs, Bambang berharap dapat ikut mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
"Ini bisa kita pakai sekaligus untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Itu strategi yang kita lakukan sekarang," ujar Bambang.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017. Tercatat, jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Data BPS menyebutkan, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
