REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyuwangi, Jawa Timur, terus menggenjot program bedah rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya mengentaskan warga miskin.
"Kami sedang fokus untuk pengentasan kemiskinan. Setiap warga miskin yang tinggal sebatang kara dengan rumah yang tidak layak langsung kami tangani. Rumahnya kami bedah, diberi bantuan sembako secara reguler, dan juga pemeriksaan kesehatan rutin dari puskesmas terdekat," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Senin kemarin.
Bupati Anas menerangkan program ini dilakukan secara bergotong royong dengan banyak pihak. Hal itu dilakukan karena pihaknya menyadari tidak mungkin menangani masalah kemiskinan hanya dengan upaya pemkab.
"Ada dari TNI, badan zakat, swadaya warga, alokasi dana desa, dan dari pemerintah kabupaten," katanya.
Selain itu, Anas telah mendelegasikan ke tingkat desa untuk program bantuan yang bersifat primer bagi warga miskin. Seiring iu, kata dia, pemkab menambah dana transfer daerah ke desa untuk membantu pengangan kasus-kasus yang butuh penanganan cepat.
"Akan sangat lambat jika penanganan warga miskin ini harus menunggu persetujuan bupati. Jadi, biar cepat diatasi kami mendistribusikan kebijakan hingga ke tingkat desa. Dulu persetujuan bedah rumah harus pakai tanda tangan bupati, sekarang cukup di tingkat desa," tuturnya.
Pada tahun ini, pemkab telah memberikan instruksi kepada desa untuk mengalokasikan anggaran bedah rumah bagi warganya. Tercatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah menganggarkan Rp9,1 miliar untuk merenovasi 969 rumah tak layak huni.
"Yang belum masuk skema dicarikan solusinya dengan keroyokan banyak pihak," ujar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
