REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengusulkan perlunya aturan mengenai standardisasi minimal dalam pelayanan ibadah haji dan umrah yang dilakukan biro perjalanan, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa memperoleh layanan yang lebih baik.
"Meskipun umat muslim berangkat ibadah haji atau umrah dengan niat ikhlas dan semata-mata untuk menunaikan panggilan Allah, saya pikir standar minimal dalam pelayanan kepada tamu Allah perlu ada," katanya saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (AMPHURI) di Surabaya, Jumat malam.
Selama ini, lanjutnya, pengguna jasa biro perjalanan haji dan umrah jarang komplain ketika mendapatkan kualitas pelayanan yang kurang baik dan cenderung bersikap pasrah.
"Mudah-mudahan Munas AMPHURI kali ini bisa melahirkan inovasi soal standar pelayanan kepada para pengguna jasa. Apalagi, jumlah masyarakat yang berminat pergi haji dan umrah terus meningkat," ujar wagub yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Menurut dia, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan peminat haji dan umrah terbesar. Bahkan, saat ini terdapat lebih dari 400 ribu orang yang masuk daftar antrean berangkat haji.
Sedangkan untuk ibadah umrah, Gus Ipul memperkirakan jumlah keberangkatan dari Jatim lebih dari 5.000 orang setiap hari, karena ada sebagian yang berangkat umrah melalui biro perjalanan di Jakarta.
"Daftar tunggu berangkatnya (haji) sudah 16 tahun. Kalau tidak ada penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan masih seperti sekarang, daftar tunggunya akan semakin panjang," tambah Gus Ipul.
Ia menambahkan meningkatnya jumlah umat muslim yang berminat pergi haji atau umrah, menjadi bukti bahwa tingkat perekonomian masyarakat terus mengalami kemajuan cukup signifikan, terutama pendapatan perkapita penduduk.
Ketua Umum AMPHURI (demisioner) Fuad Hasan Masyhur yang ditemui usai pembukaan munas menyatakan sependapat dengan usulan Wagub Jatim mengenai standardisasi pelayanan ibadah haji dan umroh.
"Hingga saat ini memang belum ada standar pelayanan seperti itu, tapi ke depan seharusnya memang perlu dilakukan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih baik," katanya.
Munas AMPHURI yang dihadiri sekitar 200 anggota dan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (15/12), memiliki agenda utama memilih ketua umum periode 2013-2016 untuk menggantikan Fuad Hasan Masyhur yang telah dua periode menjabat.
"Selain itu, peserta munas juga akan membahas dan merumuskan program kerja organisasi, serta agenda-agenda lain yang sedang berkembang saat ini," kata Ketua Panitia Munas, Joko Asmoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
