Selasa 25 Jun 2013 12:12 WIB

Muasasah Setuju Tingkatkan Layanan Haji di Armina

Rep: Stevy Maradona / Red: Mansyur Faqih
Jamaah haji saat wukuf di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi (ilustrasi).
Foto: Antara
Jamaah haji saat wukuf di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Lembaga swasta penyelenggara haji Arab Saudi untuk kawasan Asia Tenggara (Muasasah) berjanji meningkatkan kualitas pelayanan haji di Arafah dan Mina. Hal ini mereka sampaikan saat bertemu dengan rombongan pemerintah RI, Senin (24/6) siang. Hadir dalam pertemuan itu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

Dirjen Haji mengatakan ada tiga hal yang dibicarakan dalam pertemuan selama 40 menit itu. Pertama, pemotongan kuota 20 persen bagi jamaah haji Indonesia sudah tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah Arab Saudi mengatakan hal itu perlu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan jamaah haji. Karena itu Muasasah Asia Tenggara berjanji meningkatkan pelayanannya ke jamaah Indonesia. "Ini prinsip dasarnya," kata Anggito dalam jumpa pers, Senin.

Kedua, terkait kompensasi ke pemilik rumah sebab pemerintah sudah membayar 50 persen ke pemilik pemondokan. Ada 215 pondokan yang disewa pemerintah RI. Muasasah dan pemerintah serta Amphuri sepakat membentuk tim untuk membahas renegosiasi kontrak rumah itu. 

Ada dua opsi yang beredar, pertama adalah kontrak akan diperbarui dengan memasukkan klausul hanya ada 80 persen jamaah haji. Kedua, apabila ditawarkan mau membatalkan kontrak sebelumnya dan uangnya dikembalikan. Pemerintah RI sudah mengikat kontrak pemondokan sejak Februari 2013. Anggito juga mengatakan Muasasah akan membantu renegosiasi kontrak serta legalisasi kontrak tersebut. 

Anggota Dewan Penasehat Amphuri, Muhammad Rocky, mengatakan sudah ada komitmen dari Muasasah untuk meningkatkan layanannya. Terutama layanan di Arafah dan Mina. Peningkatan layanan itu terkait penambahan toilet dan aktivitas bongkar muat. "Muasasah berkomitmen memperbaiki pelayananan. Kita bisa lihat pada awal Ramadhan nanti," sambung Anggito.

Ketua Muasasah Asia Tenggara Zuhairbin Abdul Hamid Sedayu berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah RI dan Amphuri dalam masalah kuota ini. Dia mengatakan berupaya mencari jalan yang terbaik terutama ke pemilik pondokan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement