Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

Tuesday, 20 Zulqaidah 1440 / 23 July 2019

MUI Minta Pemerintah Buka Ruang Komunikasi Cegah Radikalisme

Senin 17 Jun 2019 22:05 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Ketua MUI Pusat Abdullah Jaidi memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia (Musda MUI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/10).

Ketua MUI Pusat Abdullah Jaidi memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia (Musda MUI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/10).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Ruang komunikasi penting untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya radikalisme. 

"Kalau ada permasalahan, pemerintah juga harus mengatur bagaimana melakukan komunikasi, membuka kesempatan seluas-luasnya berkomunikasi kepada masyarakat," kata Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Abdullah Jaidi, saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin.

Baca Juga

Dia mengatakan dengan kesempatan komunikasi yang luas tersebut justru membuat masyarakat memiliki tempat untuk menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan dengan haknya sebagai warga negara.

Menurut Jaidi, ada tiga penyebab utama yang menjadi penyebab radikalisme di masyarakat, yakni pemahaman, struktur sosial politik, dan keadilan.

Dia menjelaskan, pemahaman ini dipicu oleh pemahaman yang radikal, ekstrem yang tidak mengenal toleransi baik di dalam pemahaman perjuangan.

Terkait pemahaman ini, lanjutnya, pemerintah harus jeli melihat kondisi dari berbagai masyarakat, terutama di kalangan kampus. "Ini sudah sering kami sampaikan dalam berbagai kesempatan," katanya.

Jaidi mengatakan pemahaman radikalisme ini sulit terdeteksi di kampus negeri dan swasta, berbeda dengan kampus UIN memungkinkan untuk terdeteksi.

Menurutnya perlu pengawasan dari para rektor dan dekan untuk mengetahui sejauh mana kajian dan halaqah yang dilaksanakan di kampus-kampus tersebut dapat memotivasi mahasiswa mendapatkan pemahaman yang benar.

"Sebab kalau tidak diantisiipasi seperti itu, pemahaman itu (radikalisme) akan meningkat menjadi sikap. Dari sikap akan menjadi perbuatan," katanya.

Penyebab berikutnya, kata Jaidi, struktur sosial politik terkait dengan kesenjangan sosial yang harus menjadi perhatian pemerintah selain soal pemahaman.

Dia mengingatkan harus hadir mengatasi kondisi sosial di masyarakat terutama persoalan ekonomi.

Penyebab yang ketiga yakni keadilan. Menurut Jaidi, pemerintah harus terus menerus memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak termakan oleh informasi yang justru yang dapat memecah belah umat.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA