REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya untuk melakukan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Paska Ramadhan tahun ini, MUI akan menggelar forum kajian ilmiah intensif untuk membahas hal tersebut.
''Benar. Di bulan Ramadan dua pekan lalu, saya telah berkunjung ke MUI untuk bagaimana setelah Ramadhan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriyah,'' ujar Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Selasa (4/6).
Rencana tersebut, menurut Lukman, telah disepakati Kemenag dan MUI pada pertemuan pendahuluan yang berlangsung pada 21 Mei 2019. Forum kajian ilmiah yang akan digelar oleh MUI tersebut akan dihadiri para ahli ilmu falak dan astronomi. Pesertanya akan diperluas dengan kehadiran seluruh wakil-wakil ormas islam.
Dengan adanya pertemuan ini, Indonesia diharapkan bisa memiliki kalender hijriyah yang disepakati. Kalender tersebut nanti jadi bahan rujukan untuk menetapkan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah.
Menurut Menag, wacana penyatuan kalender hijriyah ini telah sejak lama dibicarakan. Tidak hanya oleh kalangan ulama dan ahli falak di Indonesia, tetapi juga di Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah.
''Kami di Kementerian Agama sudah berusaha sejak beberapa tahun lalu,'' katanya. ''Dalam berbagai macam pertemuan, sudah sering kita lakukan agar kita bisa menyepakati kriteria yang disepakati bersama sehingga kita memiliki acuan bersama.''
Rencana penyatuan kalender ini pun memperoleh dukungan DPR. Ketua Komisi VIII DPR/RI, Ali Taher, menyebut pihaknya selalu mendorong pemerintah untuk terus mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membuat kalender bersama.
''Ini menjadi agenda yang terus menerus kita lakukan karena kita berharap yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan-persamaan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,'' kata Ali Taher.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
