Kamis 18 Apr 2019 22:40 WIB

Soal People Power, Haedar: Selesaikan Sesuai Aturan

Haedar meminta masyarakat mengikuti aturan dan sistem hukum.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Nashih Nashrullah
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Foto: Dokumen.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta seluruh pihak untuk menghormati hasil Pemilu 2019. Hal ini menjadi jawaban Haedar ketika dimintai pendapat tentang narasi people power.

"Kita harus menghormati pilihan rakyat," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/4).  

Baca Juga

Dia mengatakan kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga harus dihormati. Sebab, penghitungan dan pengumuman hasil akhir Pemilu merupakan kewenangan KPU. 

Menurut Haedar, jika ada hal-hal yang dianggap masalah saat pengumuman hasil nanti, dapat diselesaikan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Sehingga, tidak perlu menggunakan mobilisasi massa atau people power.  

"Kami percaya masyarakat dan kekuatan yang ada termasuk mereka yang ada dalam barisan kontestasi Pemilu, tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa yang dapat mencederai dan tidak menggunakan jalur konstitusi," ujarnya.   

Untuk itu dia berharap kepada seluruh pihak untuk mengawal proses Pemilu ini hingga adanya pengumumam hasil dari KPU. Tentunya juga memberikan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, dan independen. 

"Kita harapkan tidak ada pihak manapun untuk tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun yang berakibat KPU dan Bawaslu bekerja tidak jujur dan profesional," tambahnya.   

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement