REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Brunei, Darussalam Sujatmiko, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (1/4). Dalam pertemuan tersebut, Sujatmiko dan jajaran mendiskusikan sejumlah peluang kerja sama yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Brunei Darussalam, khususnya pada bidang keagamaan.
Misalnya, terkait standarisasi halal. Menurut Sujatmiko, adanya kerja sama antara dua negara itu cukup strategis. Apalagi, mulai tahun ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan mulai beroperasi di Tanah Air untuk melakukan sertifikasi halal.
“Di Brunei itu halal itu tidak hanya produknya, misal resto jepang, tidak hanya produknya, namun proses memasaknya dan penyajiannya turut menjadi penilaian standarisasi halal resto tersebut,” ujar Sujatmiko dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Senin (1/4).
Sujatmiko menjelaskan, di Brunei jika suatu produk terbukti tidak halal, maka pemerintah negara tersebut segera menyampaikan teguran keras kepada yang bersangkutan, bahkan hingga dicabut izin operasionalnya.
Menanggapi hal tersebut, Menag mengaku pihaknya terbuka terhadap peluang kerjasama tersebut. “Misal saja mungkin sebuah produk yang sudah disertifikasi halal di Indonesia menjadi otomatis halal di negara Brunei, begitu pun sebaliknya. Kami sangat terbuka untuk hal tersebut” kata Menag.
Selain soal standarisasi halal, gambaran potensi kerja sama lainnya berkaitan dengan pendidikan, terutama peningkatan beasiswa di bidang ilmu keagamaan antarkedua negara. Sujatmiko pun menawarkan membuka peluang kerjasama terkait penerjemahan Tafsir Alquran Tematik Kemenag ke dalam bahasa Brunei.
Terakhir, ajuan kerja sama lain yaitu mengenai kerjasama atau MoU perwakafan. Tanah wakaf milik Kemenag agar dioptimalkan lebih produktif untuk pertumbuhan ekonomi dan juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.
Pada kesempatan ini, Sujatmiko begitu yakin dan optimis tentang rancangan kerja sama yang akan dilakukan Kementerian Agama RI dengan Brunei Darussalam. “Kalo kita fasilitasi, saya kira itu akan lebih mudah mejadi program bersama nyata bilateral”. ucap Sujatmiko.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan BPJPH Sukoso, Sekretaris Ditjen Pendis Imam Syafei, Sekretaris Bimas Islam Tarmizi Tohor dan Kabag TU Pimpinan Khoirul Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
