REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyatakan penghentian gim daring ada di wilayah kewenangan pemerintah atau kepolisian.
Ketua Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persis, Irfan Saprudin, mengatakan penghentian itu dilakukan, jika gim daring tersebut dinilai menyebabkan dampak kerusakan terhadap moralitas dan tumbuhnya kekerasan.
Pernyataan tersebut menanggapi soal langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar yang akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram terkait PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).
Permainan ini disebut telah menginspirasi pelaku serangan teror di masjid di Christchurch, Selandia Baru
"Tetapi gim daring jika digunakan hanya sebatas hiburan, maka memainkan gim tersebut bersifat mubah," kata Irfan, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (22/3).
Dia menambahkan, dilihat dari aspek hukum, larangan (haram) gim daring bisa dilakukan jika memenuhi unsur maisir (perjudian).
Seperti halnya permainan daring yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan.
"Maka hal tersebut sudah masuk perjudian dan hukumnya haram," kata dia.
Sebelumnya, Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mengenai game PUBG. Namun begitu, pihaknya perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak-dampak dari bermain game online gawai dan komputer tersebut.
"Kami belum mengeluarkan fatwa. Tapi secara umum kalau PUBG berdampak merusak jadi tidak boleh. Akan kami pertimbangkan buat fatwa supaya perlu ada menutup jalan sebuah kejahatan," kata Rahmat.
Gim berbasis daring ini memang tengah digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda. Gim besutan Tancent Games itu mengharuskan seseorang bertahan hidup dengan berperang melawan orang lain menggunakan senjata. Karenanya, game ini dinilai bisa mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan kekerasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
