Kamis 28 Feb 2019 23:58 WIB

Kemenag dan MUI Kerja sama Kaderisasi Mubaligh Moderat

Program ini diharapakan melahirkan juru dakwah berwawasan keislaman moderat.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Andi Nur Aminah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Muhammadiyah Amin saat menghadiri Rakernas Baznas tahun 2018 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Provinsi Bali.
Foto: Republika/Fuji E Permana
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Muhammadiyah Amin saat menghadiri Rakernas Baznas tahun 2018 di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Provinsi Bali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan menyelenggarakan program pengkaderan muballig-muballighah tingkat nasional. Program ini diharapakan melahirkan juru dakwah yang memiliki wawasan keislaman wasathiyah atau moderat.

Hal ini disampaikan Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, dalam FGD Penyusunan Regulasi Dakwah di Depok, Jawa Barat. “Saya berharap dari program pengkaderan ini akan lahir para penyampai pesan agama yang moderat, yang betul-betul bisa menyampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin sehingga dapat meningkatkan moderasi kehidupan beragama dan berbangsa," ujarnya dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (28/2).

Baca Juga

Program kaderisasi ini, disebut juga dalam rangka penguatan kompetensi sekaligus penyediaan muballig di seluruh Indonesia. Program yang dikenal juga sebagai Pengkaderan Calon Dai Muda (PCDM) ini rutin dilakukan demi pemerataan dakwah di Indonesia.

Mantan Rektor IAIN Gorontalo ini berharap program ini mampu menjaring para dai di daerah yang masih memiliki persoalan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.

 

Hal senada disampaikan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis. Menurutnya, program pengkaderan penting dilakukan sebagai upaya menjamin kualitas muballigh dan mutu materi dakwah. Bahkan, ia menegaskan pentingnya dai bersertifikat agar ada pihak yang menjamin atas apa yang disampaikan ke publik.

Secara operasional, program pengkaderan ini akan bekerjasama dengan Komisi Dakwah MUI. Untuk angkatan pertama, akan diikuti 109 orang, perwakilan dari ormas Islam di 34 provinsi.

Program ini rencananya akan dibuka Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Selama lima hari para peserta akan mendapakan training dari MUI, Akademisi, Praktisi Dakwah, dan Profesional di bidang Komunikasi. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement