Selasa 26 Feb 2019 20:34 WIB

Said Aqil: Masyarakat Sejahtera, Mudah Diajak Ibadah

Menurut Kiai Said Aqil, idealnya kelas menengah berjumlah banyak.

Rep: Andrian Saputra/ Red: Hasanul Rizqa
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat membuka NU Expo 2019 di Banjar Jawa Barat
Foto: Republika/Andrian Saputra
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat membuka NU Expo 2019 di Banjar Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyoroti persoalan ekonomi dalam konteks umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu dilakukan saat meresmikan pembukaan NU Expo 2019.

Acara itu termasuk rangkaian kegiatan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Pameran yang dihelat di Alun-alun Kota Banjar itu menghadirkan ratusan jenis usaha yang dikelola warga NU, seperti manufaktur, kerajinan, dan budi daya.

Baca Juga

Kiai Said mengaku gembira dengan program-program peningkatan ekonomi masyarakat, semisal pameran yang diselenggarakan saat ini. Menurut dia, NU Expo dapat turut mengangkat kesejahteraan warga.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi umat sekarang adalah ketimpangan sosial. Bagi Kiai Said, perlu ada terobosan untuk memperpendek jarak ketimpangan yang begitu tinggi saat ini.

“Idealnya (postur) perekonomian masyarakat kita yang kelas menengah banyak, yang miskin sedikit, dan yang kaya sedikit. Tidak seperti sekarang. Yang miskin banyak, yang kaya sedikit. Kalau masyarakatnya sejahtera, maka gampang diajak beribadah,” tutur KH Said Aqil Siradj saat membuka NU Expo 2019, Selasa (26/2).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemerintah berkewajiban menyejahterakan rakyat. Di antara indikator kesejahteraan yang wajib disediakan pemerintah adalah tercukupinya kebutuhan makan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan. Bahkan, Kiai Said menyebutnya dalam konteks jihad.

“Jihad hukumnya fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, Muslim atau non-Muslim. Semua masyarakat yang baik--bukan pembunuh, pengedar narkoba, koruptor dan yang jahat lainnya--harus dijamin oleh pemerintah: pangannnya, sandangnya, papannya, kesehatan dan biaya kesehatannya,” papar dia.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 membahas sejumlah persoalan strategis nasional. Misalnya, RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; bahaya sampah plastik; niaga perkapalan; bisnis money game; sel punca; dan politisasi agama.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement