Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Kamis, 18 Safar 1441 / 17 Oktober 2019

Ketua Umum IPI Minta Kemenag Hadir dalam Pembinaan Pesantren

Jumat 22 Feb 2019 21:16 WIB

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Andi Nur Aminah

Pendidikan Islam sistem boarding school (ilustrasi).

Pendidikan Islam sistem boarding school (ilustrasi).

Foto: Republika/Agung Supri
Pendataan silakan dilakukan asal dibarengi dengan pembinaan yang baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemetaan dan pendataan pesantren dan boarding school diterima Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Zaini Achmad. Ia menyebut pendataan silakan dilakukan asal dibarengi dengan pembinaan yang baik.

Baca Juga

"Itu kan baru rencana. Belum ada keputusan resmi dari Kemenag. Namanya perencanaan sah saja," ujar Gus Zaini kepada Republika.co.id, Jumat (22/2).

Ia melanjutkan apa yang dilakukan Kemenag selama ini untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pesantren sudah bagus. Namun jika tujuan pendataan dan kebijakan lainnya ke depan hanya sebagai alat agar taat pada Kemenag, hal ini perlu dipertimbangkan lagi.

Gus Zaini juga mempertanyakan kontribusi pemerintah melalui Kemenag dalam membina pesantren yang ada di Indonesia. Jika Kemenag hanya ingin mendata dan main klaim tanpa pembinaan, hal ini menjadi masalah serius yang perlu digarisbawahi.

"Kalau harus hanya tunduk pada kemenag tanpa pembinaan, nanti di masyarakat bisa jadi boomerang. Utamanya yang memiliki pesantren. Mereka nanti merasa diintimidasi dan harus taat pada aturan, tapi tidak ada pembinaan," lanjutnya.

Gus Zaini berharap agar pemerintah betul-betul bisa hadir melalui Kemenag di pesantren maupun boarding school. Bagaimana pemerintah bisa memaksimalkan pembinaan kualitas dan kuantitasnya yang ada.

Mengenai klaim dari Kemenag yang menyatakan ada boarding school yang mengaku sebagai pondok pesantren, Gus Zaini menyebut ada beberapa sekolah yang memiliki izin yayasan dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) namun tak memiliki izin operasional dari Kemenag. "Mereka hanya terdaftar di Kemenkumham atas nama yayasan, sebagai badan hukum. Biasanya mereka kurang komunikasi dengan Kemenag. Nah untuk izin operasional Kemenag, ada yang tidak mendaftar," ujarnya.

Biasanya, dia mengatakan mereka memang kebanyakan pendidikan formalnya dan pelajaran agama hanya tambahan, bukan madrasah diniyah. "Ada beberapa yang seperti itu. Sehingga merasa tidak perlu mendaftar ke Kemenag," ujarnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA