Kamis 14 Feb 2019 19:56 WIB

Menag: Tunjangan Guru dan Penyuluh tak Boleh Terlambat

Hambatan administrasi sering menjadi alasan keterlambatan penyaluran tunjangan

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Andi Nur Aminah
Menag Lukman Hakim Saifuddin
Foto: (Foto: Kemenag.go.id)
Menag Lukman Hakim Saifuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, minta tunjangan yang diberikan kepada guru-guru dan penyuluh agama disalurkan tepat waktu. Hal ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah. "Saya tidak ingin lagi mendengar tunjangan guru terlambat karena administrasi semata," ujar Menag dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (14/2).

Tak hanya guru dan penyuluh, Menag juga meminta Kanwil Kemenag untuk memperhatikan pemberian bantuan dan sumbangan kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama, ormas keagamaan, hingga tokoh agama. Pihak-pihak tersebut disebut Menag merupakan garda terdepan Kementerian Agama. Ia pun meminta perihal kebutuhan atau program yang terkait dengan mereka menjadi program utama.

Baca Juga

Hambatan administrasi sering menjadi alasan keterlambatan penyaluran tunjangan hingga bantuan atau sumbangan bagi ormas atau lembaga keagamaan. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya validitas data yang dimiliki oleh Kanwil.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menag meminta jajarannya untuk serius melakukan perbaikan sistem pendataan. "Perbaiki betul data kita, itu sangat banyak, seperti data rumah ibadah, penyuluh, pembimas, guru, lembaga pendidikan. Data ini diperbaiki, karena dari sinilah kita bisa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Dia mengatakan, data yang ada tidak boleh mati, karena yang didata itu sangat dinamis, sehingga harus terus dilakukan pembaruan. Terkait hal ini, Menag menyebut sejumlah aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kanwil Kemenag Jateng terus diperbaiki dan tidak melupakan integrasi data.

Integrasi data merupakan salah satu dari tiga mantra yang disampaikan Menag dalam Rapat Kerja Nasional  Kemenag, Januari lalu. Sementara dua hal lain yang perlu menjadi perhatiam seluruh jajaran ASN Kemenag adalah isu tentang moderasi beragama dan kebersamaan umat.

“Saya ingin tahun ini pun kondisinya lebih baik, pada bulan Oktober 2019, saya harap sudah mencapai 90 sampai 95 persen bisa kita tuntaskan program semuanya,” ujar Menag.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement