Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Pengamat Umrah: Sudah Waktunya Penipuan Umrah Diakhiri

Selasa 06 Nov 2018 15:43 WIB

Rep: Muhyiddin/ Red: Andi Nur Aminah

Pengamat umrah dan haji, Mahfudz Djaelani

Pengamat umrah dan haji, Mahfudz Djaelani

Foto: RepublikaTV/Havid Al Vizki
Dengan adanya Satgas Umrah bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya permasalahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Umrah dan Haji, Mahfudz Jaelani mengapresiasi langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang akan membentuk satuan tugas penanganan masalah penyelenggaraan umrah (satgas Umrah). Karena, menurut dia, memang sudah waktunya kasus penipuan terhadap jamaah umrah untuk diakhiri.

Baca Juga

"Saya setuju sekali dengan Satgas tersebut, karena sudah waktunyalah penipuan-penipuan umrah diakhiri, karena kasihan jamaah," ujar Mahfudz saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/11).

Dia yakin dengan adanya Satgas tersebut, Kemenag bersama kementerian/lembaga terkait bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya permasalahan dalam penyelenggaraan umrah. Misalnya, terkait adanya iklan umrah di bawah harga standar yang bisa menipu para jamaah. "Kalau itu dari awal sudah diambil langkah insya Allah penipuan itu tidak terjadi lagi," ucap Mahfudz.

Dia pun mengusulkan agar Kementerian Agama melakukan upaya yang serius untuk melakukan pencegahan kasus tersebut. Misalnya, dengan menempatkan Satgas mulai dari daerah hingga ke bandara pemberangkatan jamaah.

"Di airport juga harus ada pemeriksaan dari Satgas itu, misalnya terkait izin penyelenggara umrah. Kalau enggak tetap saja, apalagi ada pesawat yang berangkat malam. Kalau enggak ada satgasnya ya sama aja," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan pembahasan nota kesepahaman dengan kementerian/lembaga terkait untuk membentuk Satgas Umrah. Upaya Kemenag tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Koordinator Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Halim.

Menurut dia, nota kesepahaman yang dilakukan Kemenag dengan kementerian/lembaga terkait tersebut akan bisa meminalisasi adanya kasus umrah yang merugikan masyarakat. "Saya melihat, nota kesepahaman ini mengusung semangat untuk meminimalisasi masalah umrah yang mengganggu masyarakat," jelasnya seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA