REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta akan lebih fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat. Keputusan ini tercetus dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II.
Dalam Muskerwil yang bertajuk "Merajut Kebersamaan Menyongsong Jam'iyyah NU yang Kuat dan Bermartabat" di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat mulai Jumat-Sabtu (26-27) 2018 itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta Saefullah mengatakan diperlukan gerak masif dari berbagai lini agar program-program pemberdayaan itu terlaksana dari tingkat PW, cabang, MWC hingga ranting.
Apalagi kini PWNU telah mempunyai gedung dengan empat lantai. ”Tentu ini menjadi motivasi kita agar lebih menebar manfaat lebih banyak lagi dan tidak hanya politis," tutur Saefullah yang juga Sekda DKI Jakarta ini.
Sementara itu, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Amsar Abdul Manan mengatakan, NU memiliki modal sosial yang sangat besar sebagai organisasi keagamaan.
Karena itu, NU harus lebih cerdas dalam menampilkan wajah Islam rahmatan lil'alamin. "Ideologisasi NU harus diperkuat dengan mengembangkan pemikiran keislaman yang dipadukan dengan teori-teori sosial politik," katanya.
Amsar mengatakan, para kader NU harus menggali pemikiran tokoh- tokoh Muslim dalam sejarah Indonesia karena sekarang penetrasi kekuatan Islam transnasional semakin kuat. "NU harus berperan dalam politik global dengan membangun sistem sosial yang kuat mendirikan bank dan lembaga pendidikan," paparnya.
Sekretaris Panitia Djunaidi Sahal mengatakan, Mukerwil PWNU dihadiri jajaran pengurus Syuriah, Tanfiziyah, Mustasyar, termasuk badan otonom mulai Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU, IPPNU, termasuk pimpinan cabang NU se-DKI Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif mengatakan, setelah mencermati perkembangan peristiwa pembakaran bendera HTI yang menyita perhatian umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, PWNU DKI Jakarta memberikan pernyataan sikap sebagai berikut.
Pertama, bendera yang dibakar oleh anggota Banser dalam perintagatan Hari Santri Nasional di Garut bukanlah bendera tauhid.
"Kedua, kader NU, termasuk kader Banser, tidak mungkin bermaksud dan sengaja menghina kalimat tauhid karena sakralitas kalimat tauhid selalu dijunjung tinggi oleh warga NU dan melafalkan kalimat laailahailaallah, merupakan bagian dari ubudiyyah dan tradisi NU yang diamalkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Samsul Ma'arif .
Selanjutnya, poin ketiga yakni, PWNU DKI Jakarta mengimbau kepada semua warga negara NU dan umat Islam di Jakarta untuk tetap tenang, menjaga soliditas, dan tidak terprovokasi dengan isu-isu dan pernyataan-pernyataan yang bisa memecah belah umat.
"Selanjutnya, PWNU DKI Jakarta menyerahkan kasus pembakaran Bendera HTI kepada pihak yang berwenang, dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," tambah Sekretaris PWNU DKI Muallif ZA.
Poin kelima, PWNU DKI mengimbau kepada seluruh warga Nahdliyin di Ibu Kota dan seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan peristiwa pembakaran Bendera HIT di Garut sebagai momentum saling mengoreksi diri untuk memperkuat persatuan umat dan memperkokoh hubungan antaraumat beragama di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
