REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Pangeran Yordania Hassan menyampaikan kuliah yang berjudul Manajemen Keanekaragaman dan Pembangunan Perdamaian yang diselenggarakan oleh Abdul Hameed ShomanFoundation (AHSF). Dalam paparannya, pangeran Hassan mengatakan, pentingnya bagi semua pihak untuk mengakui keragaman agama dan budaya dalam dinamika dunia yang terus berubah.
Ia menjelaskan, keragaman dalam budaya tunggal atau antara beberapa budaya terancam oleh ekstremisme dan tren polarisasi. Pengikut ideologi ini, percaya bahwa mereka mendapatkan kebenaran, meskipun kebenaran tidak dapat direalisasikan melalui perspektif tunggal.
“Mengakui keragaman dan perbedaan merangsang kreativitas dan persaingan di segala bidang. Sementara pemikiran singularitas dan cita-cita budaya menghubungkan ke imitasi, suatu hal yang melemahkan potensi kreativitas,” ujar Pangeran Hassan seperti dilansir jordantimes.com (11/12).
Menurutnya, sekitar 80 pesen dari pengungsi di dunia adalah muslim dan beberapa negara konflik juga meupakan negara mayoritas muslim. Namun, masalahnya bukan dalam Islam, tetapi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan agama untuk tujuan politik.
Krisis yang sedang berlangsung di wilayah konflik saat ini tidak hanya antara individu dan kelompok. Mereka adalah perjuangan antara masa lalu dan masa kini, dengan memiliki pemahaman yang sangat sempit antara masing-masing pihak.
“Pemberantasan kebencian dan intoleransi membutuhkan transformasi dari negara rente dalam segala aspeknya menjadi negara institusional yang mengadopsi wacana nasional terpadu yang pada gilirannya mengumpulkan komponen dari identitas nasional dan melayani kepentingan publik,” ujarnya.
Namun, melawan kekerasan dengan kekerasan merupakan hal yang tidak efektif karena hanya menghasilkan kebencian. Ia menambahkan, United Nations Development Programme (UNDP) baru-baru ini mengeluarkan Arab Human Development Report 2016, berjudul "Pemuda dan Prospek Pembangunan Manusia dalam Realitas Perubahan”.
Dalam laporan tersebut dijelaskan pemuda merupakan bagian terbesar dari penduduk wilayah selama 50 tahun terakhir, mencapai 30 persen dari 370 juta penduduk. Untuk itu, pentingnya mengadopsi kebijakan yang secara aktif melibatkan generasi muda untuk membantu mencapai kemajuan pembangunan, meningkatkan stabilitas dan mempertahankan prestasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
