REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Kelahiran Pancasila.
Hal itu tertuang dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Sekretaris PWNU Jatim Prof Akhmad Muzakki dalam seminar "Kembali ke Pancasila" yang dihadiri Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Sirodj dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristyanto di Surabaya, Selasa (3/1).
Dalam seminar yang juga dihadiri Wakil Rais Aam PBNU K.H. Miftakhul Achyar, Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, dan pengamat politik UI Eep Saefullah Fatah, NU menilai pluralitas dan multikulturalitas dari bangsa ini adalah fakta.
NU menyatakan fakta itu membutuhkan perangkat ideologi yang mendukungnya agar menjadi negara-bangsa yang kokoh dan kuat. Pancasila merupakan "kalimatun sawa'" (titik temu) semua elemen bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi solusi ketika muncul masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan.
NU juga berpendapat bahwa Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal, dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momentum kesejarahan itu tidak hilang, maka 1 Juni harus menjadi Hari Kelahiran Pancasila.
"Pancasila itu sudah 70 tahun menjadi titik temu keberagaman kita, tapi Pancasila belum punya Hari Lahir, karena itu PBNU menyiapkan naskah akademik untuk itu dan PWNU Jatim jadi pelaksana," kata Ketua PWNU Jatim K.H. Mutawakkil Alallah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
