REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, penyelarasan kekuatan yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah dapat mencegah masuknya radikalisme di Indonesia. "Fungsi dan peran pemerintah dari pusat sampai daerah seharusnya tidak lagi reaktif, melainkan menjadi kekuatan yang menjadi benteng bagi masuknya radikalisme tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, radikalisme bisa terjadi di suatu negara yang terjadi kesenjangan sosial dan marjinalisasi di antara masyarakatnya. "Radikalisme itu bukan hal yang sederhana, itu bisa terjadi karena kesenjangan, kemarahan dan marjinalisasi," tambahnya.

Karena itu, potensi tersebut bisa ditutup dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bisa menyejahterakan rakyat dan menciptakan rasa aman, adil dan makmur, katanya. Sementara itu, dari segi agama juga perlu memberikan pemahaman yang menyebarkan kedamaian di kalangan sesama masyarakat.

"Perlu juga diberikan pemahaman keagamaan yang komprehensif dan mendalam, sehingga menjadikan agama sebagai kekuatan yang damai dan toleran," katanya.

Haedar juga mengimbau kepada jamaah Muhammadiyah untuk dapat meredam benih-benih radikalisme yang muncul di masyarakat. "Masyarakat seharusnya dapat menjadi kekuatan yang bisa meredam secara cerdas dan selektif terhadap benih radikalisme, baik dengan latar belakang agama maupun paham yang lain," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika