REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyanggah agar para pemimpin atau yang terjun di dunia politik tidak mudah mengumbar janji. Sebab, hal itu akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Wajib dalam islam wajib memenuhinnya kepada msyarakat maka dia harus memikirkan secara betul dan baik-baik untuk merealisakan janji janji tersebut," kata Bendahara PP Muhammadiyah Anawar Abbas di sela Acara Ijtima Ulama MUI di Tegal, kepada ROL, Senin (8/6).
Anwar mengatakan, seorang pemipin adalah panutan masyarakat dan tokoh yang akan memmpin negeri sehingga jika mereka ingin membuat janji kepada masyarakat harus lebih terealisasikan. Misalnya, kata dia, janji tersebut harus dikaitkan dengan kemukinan untuk direalisasikannya sesuai R-APBN dan R-APBD.
"Jadi jangan main lempar-lempar aja. Siapapun itu, mau itu Presiden, Gubernur,atau Walikota/Bupati," kata dia.
Anwar menambahkan, secara teknik anggaran pemimpin harus berkordinasi dengan pemimpin lainnya selaku DPR dan DPRD.Karena itu, pemimpin mempelajari betul janjinnya. Hal itu guna mendapat dukungan dari DPR dan DPRD. Sehingga, jika tidak terdapat kemungkianan merealisasikannya, alangkah bijaknya apa bila tidak menyampaikan janji tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
