REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Anwar Abbas mengatakan sertifikasi dai tidak perlu dilakukan karena membuat kehidupan dakwah menjadi monoton dan menjenuhkan.
“Orang-orang yang potensial dan tidak mau disertifikasi atau dipersulit proses sertifikasinya tentu tidak akan bisa berdakwah dan ini akan merugikan umat karena umat tidak bisa mendapatkan materi dakwah yang berbobot,” terang Anwar, Selasa (24/3).
Menurutnya, ide sertifikasi dai juga bisa diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengekang kehidupan dakwah itu sendiri.
Kemungkinan itu bisa terjadi jika ada dai yang dinilai berdakwah di luar ketentuan pemberi sertifikat. Lalu, sertifikat dicabut sehingga yang bersangkutan tidak lagi bisa berdakwah.
"Akibatnya kehidupan dakwah menjadi monoton dan menjenuhkan. Karena dalam kehidupan dakwah akhirnya tidak ada lagi kritisisme. Hal ini tentu jelas tidak baik bagi perkembangan umat dan atau masyarakat bangsa," ujar Anwar.
Ia pun menyimpulkan bahwa sertifikasi dai bukanlah langkah yang tepat untuk menangkal paham radikalisme.
Bendahara PP Muhammadiyah ini menilai, paham radikalisme berkembang karena adanya kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Selama ketidakadilan,diskriminasi dan kemiskinan tidak tertanggulangi maka radikalisme akan tetap ada.
Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar ada sertifikasi terhadap para ulama sebagai salah satu cara mencegah ajaran radikal, seperti yang dipraktekkan di negara Singapura dan Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
