REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi menyatakan, setiap pendirian rumah ibadah di kota itu harus terlebih dahulu melalui dan mendapat rekomendasi dari forum kerukunan umat beragama (FKUB) agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Kalau tidak punya rekomendasi atau persetujuan dari FKUB sebaiknya pendirian rumah ibadah ditunda dulu agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," kata Paryadi dalam sambutannya saat membuka dialog dengan FKUB se-Kota Pontianak, Rabu (21/12).
Pemerintah Kota Pontianak melakukan sosialisasi dan dialog bersama tokoh masyarakat, agama dan anggota FKUB se-Kota Pontianak guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Tugas menjaga Kamtibmas bukan hanya pihak kepolisian, tetapi tugas bersama dan marilah kita menjadi polisi minimal untuk diri sendiri," ujar Paryadi.
Wakil Wali Kota Pontianak menyatakan, sudah menjadi tugas FKUB untuk memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadah sehingga tanpa persetujuan mereka bisa dikatakan ilegal.
"Setelah mendapat rekomendasi dari FKUB baru izin pendirian rumah ibadah diteruskan ke pemerintah sehingga bisa dikatakan legal," katanya.
Menurut dia, saat ini isu-isu pendirian rumah ibadah dan penolakan sangat rentan dijadikan komoditas yang punya kepentingan sehingga masyarakat jangan bertindak dan main hakim sendiri kalau ada kejadian tersebut agar tidak menimbulkan polemik.
Paryadi mengimbau, pada masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya untuk menjaga situasi Kamtibmas yang sudah kondusif, aman dan nyaman di kota itu.
"Kalau ada informasi yang belum tentu kebenarannya sebaiknya dilaporkan pada pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri guna menciptakan Kamtibmas yang kondusif, aman dan nyaman tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
