REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan NU bukan pendukung komunis seiring adanya tuduhan yang menggiring pada isu tersebut. Narasi seolah NU akan menjadi pendukung Nasionalis, Agama, Komunisme (Nasakom) muncul pada tahun politik ini.
"Di tahun politik ini ada saja yang menarasikan seolah-olah NU akan menjadi pendukung Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunisme) baru kalau Jokowi menang Pilpres. Ahistoris dan ilusif," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/2).
Dia mengatakan narasi tersebut keliru sebagaimana didasarkan NU di masa Bung Karno berkuasa pernah mendukung Nasakom. "Perlu dicatat, NU bukan pendukung PKI. Setelah pemberontakan G 30 S/PKI, NU bahkan berada di garda terdepan menuntut pembubaran PKI," kata dia.
Menurut dia, NU saat itu berhadapan langsung dengan PKI karena paham Islam ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu, visi kebangsaan yang dianut NU tak memberi ruang bagi tafsir PKI terhadap sila pertama Pancasila dan pemberontakan yang dilakukan PKI.
Sejarah mencatat, kata dia, dukungan NU terhadap Nasakom pada era demokrasi terpimpin kala itu bukan hanya lantaran pertimbangan keutuhan NKRI. NU juga sebagai bandul politik untuk membendung laju komunis yang kala itu pengaruhnya makin meluas.
Dia mengatakan di era tersebut NU menempatkan diri menjadi benteng Islam dari kemungkinan ancaman komunis. Apalagi NU di masa itu bisa disebut sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam usai pembubaran Masyumi karena terlibat PRRI/Permesta.
Robikin berpendapat di tahun politik tidak ada larangan bagi warga negara untuk meramaikan politik elektoral, baik Pileg maupun Pilpres. Akan tetapi, jangan ramaikan dengan kabar bohong, ujaran kebencian dan berita palsu.
"Agar fastabiqul khairat. Berlomba-lombahlah dalam berbuat kebaikan, dengan cara yang baik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
