REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), KH Mohammad Siddiq merasa keberatan dan menyesalkan pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terkait isu entis Muslim Uighur.
Dalam pernyataannya tersebut, Wapres mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur.
"Dewan Dakwah menyatakan keberatan dan menyesalkan pernyataan JK bahwa itu masalah dalam negeri Cina. Padahal, itu masalah kemanusian dan perlu solidaritas sesama umat Islam," ujar Siddiq kepada //Republika.co.id//, Selasa (18/12).
Menurut dia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian terhadap apa yang dialami Muslim Uighur di Cina.
"Ini kan urusan dengan umat Islam. Kita tidak terima dengan pernyataan Pak JK. Ini masalah kemanusian, penindasan," ucapnya.
Menurut dia, selain membangun ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan), umat Islam juga memiliki kewajiban untuk membangun ukhuwah Islamiyah.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah Indonesia menegur pemerintah Cina. "Pemerintah harus menegur Pemerintah Cina dan mengajak agar baik-baik kepada umat Islam. Karena itu juga bisa membuat tidak baik hubungan Cina dengan umat Islam nantinya," kata Siddiq.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, menurut JK, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC).
"Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia," ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12).
Jusuf Kalla berkata, Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Cina.
"Tentu kita tidak ingin campuri masalah domestik Uighur. Tapi secara umum pelanggaran hak asasi manusia juga harus kita perjuangkan," kata Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
