REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar evaluasi program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) sejak 21 November kemarin di Depok, Jawa Barat. Kegiatan yang telah digelar selama tiga hari tersebut ditutup Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Savero Depok, Jumat (23/11).
"Dengan mengucapkan hamdalah, kita mensyukuri kegiatan evaluasi terkait dengan kegiatan SPAK ini, maka pada hari ini secara resmi ditutup," ujar Lukman mengakhiri sambutannya dalam acara penutupan evaluasi program SPAK, Jumat (23/11).
Dia pun berterimakaaih kepada KPK, Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Itjen Kemenag, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih terhadap gerakan perempuan antikorupsi di lingkungan Kemenag tersebut. "Mudah-mudahan dengan gerakan ini, kesadaran antikorupsi kita akan terus tumbuh," ucapnya.
Sementara itu, Irjen Kemenag sekaligus Sekjen Kemenag, Nur Kholis Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti 60 peserta. Mereka berasal dari 34 provinsi se-Indonesia.
Dengan kegiatan evalusai tersebut, menurut dia, Kemenag ingin melihat tentang perkembangan kegiatan SPAK setelah dilakukan training of trainer (TOT) pada Maret silam. Nur Kholis berharap SPAK bisa menjadi salah satu cara pencegahan praktik korupsi. “SPAK ini sangat strategis dalam menggerakkan semua potensi antikorupsi,” kata Nur Kholis.
Nur Kholis menyatakan berdasarkan hasil evaluasi, sekurangnya telah dilakukan 1.271 kegiatan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi oleh 164 agen SPAK Kemenag, selama kurun waktu Maret-November 2018.
Untuk memperluas cakupan penyebaran nilai antikorupsi, Kemenag juga telah menyiapkan anggaran pada tahun 2019. Anggaran tersebut rencananya, disiapkan untuk melakukan training of trainer (TOT) bagi calon Agen SPAK Kemenag yang berasal dari PTKN dan Kankemenag Kabupaten/Kota.
Untuk diketahui, penutupan evaluasi SPAK ini juga dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakil Pimpinan AIPJ Peter Riddle Carre, Manager Law and Justice Department of Foreign Affair Ade Ganie, Penasehat DWP Kemenag Trisna Willy Lukman, serta Ketua DWP Kemenag Eny Nur Kholis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
